REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Portugal telah memvaksinasi secara penuh 80 persen populasinya terhadap virus corona dan menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi di dunia.

Pemerintah Portugal secara bertahap melonggarkan sebagian besar pembatasan Covid-19. "Saya tidak peduli jika kita nomor 1, 2, atau 3 (di dunia)," kata kepala satuan tugas vaksinasi Portugal, Laksamana Madya Henrique de Gouveia e Melo, setelah mengunjungi pusat vaksinasi dekat ibu kotaLisbon pada akhir pekan.

Menurut pengamatan Reuters, Portugal dan Uni Emirat Arab memiliki tingkat vaksinasi lengkap yang sama. Keduanya bersama-sama memimpin tingkat vaksinasi dunia. Negara di Eropa selatan itu, yang pada awal tahun ini berjuang melawan gelombang virus corona terburuk di dunia, telah memvaksin sekitar 8,2 juta orang dari populasinya yang hanya 10 juta lebih, kata otoritas kesehatan DGS pada Selasa malam (14/9).

Hampir semua orang dewasa di atas 65 tahun dan setengah dari remaja berusia 12-17 tahun di negara itu telah mendapat dosis vaksin lengkap, kata DGS. Setiap orang yang berusia di atas 12 tahun berhak menerima vaksin di Portugal.

"Yang saya inginkan adalah mengendalikan virus, memvaksin sebanyak mungkin orang yang memenuhi syarat sehingga virus tidak memiliki ruang untuk bermanuver," ujar Gouveia e Melo.

Gouveia e Melo banyak dipuji karena menyiapkan program vaksinasi dengan cepat, yang memungkinkan Portugal mencabut sebagian besar pembatasan virus corona. Masker tidak lagi wajib dipakai di luar ruangan mulai Senin (13/9). Dia mengatakan Portugal mulai menginokulasi dengan kecepatan yang sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun, ketika gerakan anti-vaksinasi muncul di mana-mana, jumlah "penyangkal" vaksin di Portugal hanya sekitar 3 persen dan negara itu mempercepat vaksinasinya.

Dia memperingatkan bahwa pertempuran melawan Covid-19 belum berakhir sampai semua negara, kaya dan miskin, dapat mengakses vaksin.

"Kita melihat vaksin berlebihan di negara-negara kaya dan kemudian tidak ada vaksinasi di negara-negara miskin. Saya tidak setuju dengan itu, bukan hanya karena etika dan moral, tetapi karena itu bukan strategi terbaik dan sikap rasional," tutur Gouveia e Melo

Ikuti Whatsapp Channel Republika