REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Kedutaan Besar China di Australia menolak 'tuduhan tak mendasar' terhadap China yang disampaikan menteri pertahanan dan luar negeri Australia dan Amerika Serikat (AS). Tuduhan ini diungkapkan dalam pertemuan Australia-U.S. Ministerial Consultation di Washington.
"Langkah kecil untuk menekan China tidak akan berguna, hanya sandiwara yang dibuat-buat," kata juru bicara Kedutaan Besar China di Canberra dalam pernyataanya, Jumat (17/9).
"Kami dengan tegas menolak dan membantah tuduhan-tuduhan tanda dasar dan pernyataan salah terhadap China mengenai isu yang berkaitan dengan Laut China Selatan, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan dan isu-isu lain yang berkaitan dengan China," tambah kedutaan.
Dalam pernyataannya, Australia dan AS mengaku khawatir dengan 'klaim maritim China yang luas di Laut Cina Selatan padahal tak memiliki dasar hukum. Canberra dan Washington juga menekankan keinginan mereka untuk memperkuat hubungan dengan Taiwan.
Australia dan AS juga mengkritik penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang disahkan tahun lalu. Mereka mengatakan undang-undang tiu memperlemah sistem elektoral, menekan kebebasan media, dan merusak formula 'satu negara, dua sistem' yang disepakati saat Inggris menyerahkan kembali Hong Kong Cina pada tahun 1997.
Mereka juga mengungkapkan 'keprihatinan yang mendalam mengenai operasi penindasan China terhadap masyarakat Uighur. Etnis muslim yang tinggal di Provinsi Xinjiang.
Pernyataan AS dan Australia disampaikan satu hari setelah kedua negara mengumumkan aliansi tiga negara bersama Inggris di Indo-Pasifik. China mengencam kemitraan tersebut karena akan meningkatkan perlombaan senjata.
Sementara itu pemerintah Taiwan menyambut baik dukungan yang ditunjukan Washington dan Canberra. Taiwan menegaskan akan terus bekerja sama dengan AS dan Australia serta negara-negara lain yang sepemahaman.
"Di atas fondasi yang kokoh pemerintah kami akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Australia dan negara-negara yang sepemahaman untuk memperluas ruang internasional Taiwan, mempertahankan sistem demokrasi dan berbagi nilai-nilai," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Qu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika