REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menolak para pemimpin negara yang belum mendapatkan vaksin untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru (COVID-19) menghadiri acara Majelis Umum perserikatan tersebut.

Sebelumnya, terdapat wacana jika seluruh hadirin di Aula Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. Kota tempat markas perserikatan itu berada telah mewajibkan semua delegasi yang datang dalam acara konferensi tingkat tinggi untuk memiliki bukti vaksin agar dapat masuk ke ruang pertemuan.

Atas adanya aturan tersebut, delegasi Rusia, Vassily Nebenzia menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB. Ia menilai diperlukan pembahasan atas apa yang disebutnya sebagai tindakan jelas diskriminatif.

"Saya juga telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa tidak mungkin saya memberi tahu kepala negara yang datang ke PBB bahwa jika tidak divaksinasi mereka tidak bisa masuk," ujar Guterres dalam sebuah pernyataan, dilansir Sputnik, Jumat (17/9). 

Namun, Guterres menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang berwenang untuk memberi tahu seorang kepala negara bahwa mereka tidak dapat masuk ke dalam pertemuan Majelis Umum PBB jika tidak divaksinasi. Ia hanya dapat mengimbau setiap delegasi yang datang untuk berpartisipasi dalam minggu tingkat tinggi untuk divaksinasi jika memungkinkan.

“Saya menghimbau kepada semua orang untuk mendapatkan vaksinasi karena itu sangat penting untuk kesehatan mereka dan juga untuk komunitas tempat mereka berada dan untuk Majelis Umum,” jelas Guterres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika