Saat tiba di Kabul, Tedros bertemu dengan Perdana Menteri Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund. Selama pertemuan, kepala badan kesehatan dunia tersebut menegaskan akan terus mendukung sistem perawatan kesehatan di negara Asia selatan ini.

Tedros juga mengatakan WHO berkomitmen untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan di Afghanistan akibat hal tersebut. Ia menyebut bahwa perlindungan kesehatan masyarakat Afghanistan menjadi yang utama. 

“Melindungi kesehatan Warga Afghanistan adalah prioritas utama. Kami akan mengunjungi fasilitas kesehatan dan bertemu dengan para staf WHO Afghanistan, petugas kesehatan, dan pemerintah Taliban untuk membahas masalah penting ini,” tulis Tedros melalui jejaring sosial Twitter tentang kunjungan ke Afghanistan, dilansir CGTN, Selasa (21/9). 

Afghanistan menjadi negara yang dilanda perang sejak lebih dari dua dekade. Invasi Amerika Serikat (AS) pada 2001 membuat Taliban, kelompok yang sebelumnya berkuasa di negara itu kemudian kerap meluncurkan serangan gerilya yang ditujukan kepada pasukan keamanan asing dan pemerintah. Kondisi itu membuat situasi tidak aman.

Namun, kekuatan Taliban semakin kuat menyusul rencana penarikan pasukan AS dan sekutu pada Agustus lalu. Kelompok itu berhasil menguasai Kabul, membuat pemerintah yang didukung Amerika menyerah dengan melarikan diri. 

Banyak orang yang mencoba melarikan diri dari Afghanistan karena kekhawatiran kepemimpinan Taliban kedua kalinya di negara itu saat ini akan sama seperti sebelumnya. Kelompok yang pernah berkuasa pada 1996 hingga 2001 saat itu dikenal dengan berbagai aturan ekstrem yang dinilai sangat melanggar hak asasi manusia. 

Dalam kepemimpinan di periode tersebut, Taliban memberlakukan aturan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak boleh bekerja dan pendidikan. Selama periode itu, terdapat Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatannya dikenal sebagai polisi moral kelompok tersebut, menegakkan interpretasinya terhadap syariah yang mencakup aturan berpakaian yang ketat dan eksekusi serta cambuk di depan umum.

Meski saat ini Taliban mengklaim akan lebih bersikap moderat, dengan menghormati hak-hak perempuan dan mengizinkan Kaum Hawa bekerja serta menempuh pendidikan. Tak sedikit yang masih meragukan hal itu.

Pada kenyataannya, dalam daftar jabatan kabinet yang diumumkan oleh Taliban pada 7 September, termasuk seorang pejabat menteri untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan. Tidak disebutkan satupun nama menteri yang merupakan perempuan. 

Bahkan, Taliban mengatakan semua siswa laki-laki kelas enam sampai 12 dan guru laki-laki di seluruh Afghanistan harus melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Khususnya, pernyataan yang diterbitkan tidak termasuk anak perempuan di tingkat kelas tersebut.