Kamis 23 Sep 2021 10:56 WIB

Jokowi Ingin Dunia Tangani Isu Intoleransi Hingga Perang

Perdamaian dalam keberagaman, hak perempuan dan kelompok minoritas mesti dijamin.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Layar monitor memperlihatkan rekaman Presiden Indonesia Joko Widodo berpidato di Sidang Umum ke-76 PBB, di New York City, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021).
Foto: ANTARA/Pool via Reuters-Eduardo Munoz
Layar monitor memperlihatkan rekaman Presiden Indonesia Joko Widodo berpidato di Sidang Umum ke-76 PBB, di New York City, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti upaya dunia dalam menangani intoleransi, konflik, terorisme, dan juga perang saat berpidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Kamis (23/9). Menurut dia, dunia harus serius menangani intoleransi, konflik, terorisme, dan perang yang terjadi di beberapa negara.

“Kita harus tetap serius menangani intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan,” kata Jokowi dalam pidatonya yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9).

Baca Juga

Ia mengatakan, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda bersama. Terkait hal ini, pemimpin ASEAN pun telah melakukan pertemuan di Jakarta dan menghasilkan five poin consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” jelas dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pada 2022 Indonesia akan memegang Presidensi G20 dengan tema ‘recover together, recover stronger’. Indonesia, kata dia, akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk untuk kepentingan bersama baik untuk negara maju dan berkembang, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, hingga kelompok rentan yang harus diprioritaskan.

“Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind,” kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement