Atas penundaan pemilihan umum tersebut, Hamas menyatakan kemarahan. Faksi politik tersebut mengatakan bahwa tidak akan menjadi bagian dari pemilihan kota yang dinilai telah terfragmentasi. 

"Solusi yang tepat adalah mengadakan pemilihan komprehensif untuk presiden Palestina, dewan legislatif Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan-badan kota, dan serikat pekerja dan mahasiswa," ujar juru bicara Hamas, Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Kamis (23/9).

Lebih lanjut, Hamas mengatakan bahwa pemungutan suara di Palestina bisa terjadi secara bersamaan atau sesuai dengan jadwal yang disepakati secara nasional. Jika demikian, Qassem mengatakan, faksi politik ini siap untuk berpartisipasi. 

Pilkada yang diadakan oleh PA akan berlangsung di 387 daerah di seluruh Tepi Barat dan Gaza pada 11 Desember. Selanjutnya ada penyelenggaraan di 90 tempat lain yang belum ditentukan waktunya.

Dari 477 tempat pemungutan suara, hanya 11 yang berada di Gaza. Penolakan Hamas terhadap proses tersebut akan membuat pemungutan suara tidak mungkin dilakukan di wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika