REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI - Petani India akan kembali menggelar aksi protes nasional pada Senin (27/9) waktu setempat untuk menentang reformasi pemerintah tentang pertanian. Undang-undang tentang liberalisasi sektor pertanian diperkenalkan satu tahun lalu.
Selama 10 bulan, puluhan ribu petani melakukan aksi protes berkemah di jalan raya utama di sekitar ibu kota New Delhi. Aksi mereka bertujuan menentang undang-undang yang menurut petani bakal mengancam mata pencaharian mereka. Aksi protes ini merupakan protes terpanjang terhadap pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi.
"Ribuan petani telah menyebar ke distrik yang berbeda untuk memastikan serangan nasional yang lengkap bertujuan mengingatkan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang diperkenalkan untuk mendukung perusahaan swasta besar," kata kepala petani terkemuka India, Rakesh Tikait.
Para pemimpin Uni Farmer mengatakan protes mereka tidak akan mengganggu layanan darurat. "Kami juga akan memastikan pemogokan itu tetap damai," kata Tikait.
Protes ini umumnya damai. Namun polisi dan petani bentrok di New Delhi pada Januari selama prosesi traktor. Saat itu satu pemrotes tewas dan lebih dari 80 polisi terluka.
Bulan ini, lebih dari 500 ribu petani menggelar aksi unjuk rasa damai di negara bagian Uttar Pradesh yang paling padat penduduk. Aksi itu merupakan yang terbesar selama aksi protes untuk meningkatkan tekanan pada pemerintahan Modi untuk mencabut undang-undang.
Legislasi undang-undang diperkenalkan pada September tahun lalu. UU itu menderegulasi sektor pertanian dan memungkinkan petani untuk menjual produk ke pembeli di luar pasar grosir yang diatur pemerintah, dan petani terjamin dari harga minimum.
Petani kecil mengatakan perubahan itu akan membuat mereka rentan terhadap persaingan dari bisnis besar. Menurut petani, mereka pada akhirnya bisa kehilangan dukungan harga seperti gandum dan beras.
Pemerintah mengatakan reformasi ini bakal memunculkan peluang baru dan harga yang lebih baik bagi petani. Pertanian menopang hampir setengah dari 1,3 miliar orang di India dan menyumbang sekitar 15 persen dari ekonomi 2,7 triliun dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika