REPUBLIKA.CO.ID,PYONGYANG – Korea Utara (Korut) menuding Dewan Keamanan PBB menerapkan standar ganda atas kegiatan militer di antara negara-negara anggota PBB. Hal itu disampaikan setelah adanya kecaman internasional usai Pyongyang melakukan uji coba rudal hipersonik.
Direktur departemen organisasi internasional Kementerian Luar Negeri Korut, Jo Chol Su, menyoroti pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (1/10) lalu. Pertemuan yang digelar atas permintaan Amerika Serikat (AS) itu bertujuan membahas perihal uji coba rudal Korut baru-baru ini.
Menurut Jo, pertemuan itu adalah ketidaktahuan terbuka dan gangguan pada kedaulatannya serta provokasi serius yang tak dapat ditoleransi. Jo menuding Dewan Keamanan PBB berstandar ganda.
Hal itu karena Dewan Keamanan PBB tak pernah bereaksi saat AS melakukan latihan militer gabungan dan uji senjata bersama sekutunya. “Ini adalah penolakan terhadap ketidakberpihakan, objektivitas, dan kesimbangan, jalur kehidupan kegiatan PBB, serta manifestasi nyata dari standar kesepakatan ganda,” ujar Jo dilaporkan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) pada Ahad (3/10).
Pada Selasa (28/9) lalu, Korut melakukan uji coba perdana rudal hipersonik bernama Hwasong-8. Rudal tersebut dilaporkan terbang dengan kecepatan sekitar Mach 3. Namun militer Korut menolak mengonfirmasi rinciannya, termasuk jangkauan terbang serta ketinggiannya.
Rudal hipersonik biasanya terbang dengan kecepatan setidaknya Mach 5 atau 6.125 kilometer per jam. Ia mampu menyerang target dari jarak lebih jauh dalam waktu lebih singkat. AS telah mengecam keras uji coba rudal Hwasong-8.
“AS mengutuk peluncuran rudal Korut. Peluncuran ini melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan ancaman bagi tetangga Korut dan komunitas internasional,” kata Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dalam sebuah pernyataan.
AS mengatakan negaranya tetap berkomitmen pada pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan masalah pengembangan rudal Korut. “Kami meminta mereka untuk terlibat dalam dialog,” ujar Deplu AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika