REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) telah mengumumkan paket bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar euro untuk Afghanistan. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung penduduk sipil, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kampanye vaksinasi Covid-19.
Dari total jumlah bantuan, sebesar 550 juta euro akan disalurkan melalui organisasi internasional yang bekerja di Afghanistan. Sementara sisanya yaitu 450 juta euro belum dialokasikan untuk tujuan konkret.
UE mengatakan mereka siap memobilisasi bantuan uang tunai untuk negara-negara tetangga Afghanistan, seperti Iran dan Pakistan. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu mereka menampung pengungsi Afghanistan serta melawan peningkatan baru dalam aktivitas teroris dan kejahatan terorganisir di wilayah tersebut. Rencana dukungan ini belum dirancang dan akan bergantung pada perkembangan situasi di Afghanistan.
Setelah Kabul jatuh ke tangan Taliban, para menteri nasional dari 27 negara anggota UE sepakat untuk meningkatkan dukungan keuangan bagi negara-negara tetangga untuk menghindari terulangnya krisis migrasi 2015. Ketika itu lebih dari satu juta pencari suaka, yang sebagian besar berasal dari Afghanistan, tiba-tiba berada di perbatasan luar Uni Eropa.
UE saat ini fokus untuk menyuntikkan dukungan langsung ke LSM di Afghanistan serta ke negara-negara tetangga untuk mencegah krisis kemanusiaan dan kehancuran ekonomi negara. Hal ini berpotensi menyebabkan eksodus besar-besaran warga Afghanistan menuju benua Eropa.
UE tetap membekukan paket bantuan pembangunan senilai 1 miliar euro. Komisi Eropa mengatakan bantuan pembangunan membutuhkan kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah dan otoritas publik yang saat ini didominasi oleh Taliban.
Pencairan program paket bantuan pembangunan bergantung pada lima persyaratan yang ditetapkan oleh menteri luar negeri UE pada pertengahan September. Kriteria tersebut mencakup penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dan jaminan operasi bantuan kemanusiaan dapat dilanjutkan.
"Kami sudah jelas tentang kondisi kami untuk setiap keterlibatan dengan pihak berwenang Afghanistan, termasuk tentang penghormatan hak asasi manusia," ujar Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dilansir Euro News pada Rabu (13/10).
"Rakyat Afghanistan seharusnya tidak membayar harga dari tindakan Taliban. Inilah mengapa paket dukungan Afghanistan adalah untuk rakyat Afghanistan dan tetangga negara itu yang telah menjadi yang pertama memberikan bantuan kepada mereka," kata Von der Leyen menambahkan.
Paket bantuan kemanusiaam diluncurkan beberapa hari setelah Komisi Eropa menyelenggarakan forum tingkat tinggi untuk membahas masalah pemukiman kembali dengan negara-negara anggota dan sekutu internasional lainnya. Komisi Eropa menyebut UE memiliki tugas moral untuk memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di Afghanistan seperti perempuan, anak perempuan, pembela hak asasi manusia, jurnalis, hakim, dan aktivis masyarakat sipil.
Namun, sejak krisis migrasi 2015, pemukiman kembali menjadi masalah yang sensitif secara politik dan sangat memecah belah. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Filippo Grandi, telah meminta UE untuk menampung 42.500 dari 85 ribu warga Afghanistan yang rentan selama lima tahun ke depan.
Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri, Ylva Johansson, mengatakan permintaan itu bisa dilakukan tetapi negara-negara anggota sejauh ini gagal menyepakati janji kolektif. Sebaliknya, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada telah membuat komitmen khusus untuk memukimkan kembali warga Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika