REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika Serikat (AS) menawarkan pesawat tempur F-16 ke Turki sebagai ganti investasi program pembangunan F-35. Turki dikeluarkan dari program tersebut karena membeli sistem pertahanan rudal Rusia.
Pada awal bulan ini kantor berita Reuters melaporkan Turki meminta AS untuk menjual 40 pesawat tempur F-16 produksi Lockheed Martin. Kemudian hampir 80 peralatan modernisasi pesawat tempur yang sudah ada.
Sebelum berangkat terbang ke Afrika Barat, Erdogan mengatakan Turki ingin kembali bergabung dalam program pembangunan F-35. Presiden Turki itu mengatakan diskusi mengenai hal itu sedang berlangsung.
"Sudah ada pembayaran sebesar 1,4 miliar dolar AS yang telah kami berikan untuk F-35s dan AS memiliki proposal untuk mengganti pembayaran ini," kata Erdogan, Ahad (17/10).
"Mengenai hal ini kami katakan lihat apa langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara kami," tambahnya.
Ia mengatakan pesawat jet F-16 baru akan membantu Turki membangun armada tempurnya. Ankara sudah memesan lebih dari 100 F-35 yang diproduksi Lockheed Martin. Tapi AS menyingkirkan Turki dari program itu pada tahun 2019 setelah Ankara memutuskan membeli sistem bertahan S-400 dari Rusia.
Selama lima tahun terakhir hubungan Turki yang selama puluhan tahun sekutu dekat NATO dengan negara-negara Barat mengalami gejolak. Alasannya antara lain kebijakan di Suriah, kedekatan Ankara dengan Moskow, ambisi angkatan laut mereka di Laut Tengah, dan semakin terkikisnya kebebasan dan hak sipil di Turki.
Keputusan Turki membeli S-400 juga mendorong AS memberlakukan sanksi. Pada Desember 2020 lalu Washington memasukan kepala Direktorat Industri Pertahanan Turki Ismail Demir dan tiga orang pegawai ke daftar hitam.
Sejak itu AS berulang kali memperingatkan Turki untuk tidak membeli senjata-senjata dari Rusia. Tapi Erdogan mengisyaratkan ia akan membeli S-400 yang kedua, langkah itu diprediksi akan semakin merenggangkan keretakan hubungan Turki dengan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika