REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN -- Pertemuan pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tidak dihadiri perwakilan Myanmar. Pemimpin junta tidak diundang karena gagal mengikuti kesepakatan damai regional yang disepakati sebelumnya.
Pemerintah militer Myanmar juga menolak mengirimkan perwakilan. Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam dan Sekretaris Jenderal ASEAN tidak menyinggung ketidakhadiran perwakilan Myanmar dalam pembukaan pertemuan yang digelar secara daring, Selasa (26/10).
Pada 15 Oktober, ASEAN memutuskan tidak mengundang pemimpin junta Min Aung Hlaing yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari lalu. Sebab ia gagal mengimplementasikan proses damai yang disepakati dengan ASEAN pada bulan April untuk mengakhiri krisis mematikan di Myanmar.
Sebelumnya, sangat jarang ASEAN mengambil langkah seperti ini karena prinsip nonintervensinya. Brunei mengatakan ASEAN akan mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar tapi tidak ada konfirmasi hingga pertemuan dibuka.
Pada Senin (25/10) malam junta Myanmar mengatakan hanya sepakat bila kepala negara atau menteri yang menghadiri pertemuan tersebut. Hal ini mengindikasi kursi mereka akan kosong.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menghadiri pertemuan melalui tautan video. Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan dan menahan Aung San Suu Kyi serta sekutu-sekutunya.
Kudeta tersebut mengakhiri perjalanan Myanmar menuju demokrasi. Organisasi pemantau aktivis Assistance Association for Political Prisoners mengatakan sejak kudeta militer telah membunuh 1.000 orang lebih dan menahan ratusan lainnya.
Junta membantah angkanya dan menegaskan banyak tentara yang tewas dalam pertempuran dengan kelompok bersenjata di seluruh negeri.
Di pembukaan pertemuan ini pemimpin-pemimpin negara ASEAN akan berbicara dengan perwakilan Amerika Serikat, China dan Korea Selatan. ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
ASEAN tidak mengundang kepala negara Myanmar karena kegagalannya dalam mengakhiri perselisihan, menggelar dialog dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk serta memberikan akses penuh pada perwakilan khusus ASEAN.
Pemerintah militer Myanmar mengatakan, konflik dipicu 'teroris' yang bersekutu dengan pemerintah bayangan. Mereka mengatakan ASEAN tidak memperhitungkan faktor tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika