Selasa 26 Oct 2021 15:02 WIB

Jokowi Sayangkan Sikap Myanmar Tolak Bantuan ASEAN

Myanmar tak juga memberikan akses bagi ASEAN agar bisa bertemu semua pihak.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan 39 secara dalam jaringan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).
Foto: Antara/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas
Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan 39 secara dalam jaringan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (26/10). Dalam pidatonya, Presiden menyinggung krisis politik yang terjadi di Myanmar.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden menyayangkan sikap Myanmar yang tak menyambut baik bantuan dari ASEAN untuk membantunya keluar dari krisis politik. “Bapak Presiden menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran ASEAN sebagai keluarga untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Akses yang diminta utusan khusus ASEAN agar dapat bertemu dengan semua pihak terkait sampai saat-saat terakhir menjelang KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ujar Menlu Retno saat konferensi pers usai mendampingi Presiden menghadiri KTT ASEAN ke-39 melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Baca Juga

Ia menjelaskan, keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat nonpolitik dalam KTT merupakan sebuah keputusan yang berat, namun tetap harus dilakukan. Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan penting untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non-interference.

“Namun di pihak lain kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain di dalam piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap HAM, dan pemerintah yang konstitusional,” jelas Retno.

Menurut Retno, Presiden menyampaikan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Indonesia pun berharap demokrasi melalui proses yang inklusif di Myanmar dapat segera dipulihkan. “Rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera,” ucap dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement