Rabu 27 Oct 2021 13:09 WIB

Lima Keganjilan Pidato Jenderal Sudan Soal Kudeta

Jenderal Burhan menggulingkan pemerintahan sipil Sudan, namun tak menyebutnya kudeta.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Kepala Dewan Militer Sudan Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan mengumumkan darurat sipil dan membubarkan dewan kedaulatan dan pemerintahan transisi.
Foto:

3.     Melawan Rasialisme

Al-Burhan menegaskan, kudeta harus dilakukan untuk menghindari perang saudara yang dipicu kelas politik "rasis dan sektarian". Perebutan kekuasaan negara, kata al-Burhan, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat dan menghidupkan kembali revolusi 2019 yang menggulingkan penguasa lama Omar al -Bashir.

Al-Burhan menyebut, jaringan telepon dan internet dibatasi di seluruh Sudan. Hal itu karena kekhawatiran tentang "informasi yang salah dan perilaku rasis online".

4.   Ini Bukan Politik

Meskipun membubarkan badan-badan politik negara, Burhan mengatakan bahwa keputusan untuk merebut kekuasaan adalah "tugas nasional, bukan agenda".

5.  Kudeta Cari Politisi Atipikal

Al-Burhan menekankan, dia terbuka untuk pemerintahan sipil selama para pemimpin di sana ingin berkolaborasi dengan militer. Dia bersumpah bahwa legislatif baru akan mencakup orang-orang muda dari revolusi dan bakal menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

“Angkatan bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada pemerintah sipil yang terpilih,” kata al-Burhan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement