Jumat 29 Oct 2021 01:06 WIB

Cegah Krisis Kemanusiaan, AS Diminta Terlibat dengan Taliban

Membiarkan pemerintahan baru Taliban berantakan akan memicu krisis kemanusiaan

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Zabihullah Mujahid (tengah), juru bicara Taliban saat upacara peluncuran program oleh Taliban untuk menawarkan gandum sebagai imbalan tenaga kerja, di Kabul, Afghanistan, 24 Oktober 2021 (dikeluarkan 25 Oktober 2021). Membiarkan pemerintahan baru Taliban berantakan akan memicu krisis kemanusiaan.
Foto: EPA-EFE/STRINGER
Zabihullah Mujahid (tengah), juru bicara Taliban saat upacara peluncuran program oleh Taliban untuk menawarkan gandum sebagai imbalan tenaga kerja, di Kabul, Afghanistan, 24 Oktober 2021 (dikeluarkan 25 Oktober 2021). Membiarkan pemerintahan baru Taliban berantakan akan memicu krisis kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Mantan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden harus terlibat dengan Taliban. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna meringankan krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan.

“Kita perlu duduk bersama mereka (Taliban) untuk menyetujui peta jalan yang memperhitungkan masalah ketidakpercayaan satu sama lain dan perilaku mereka (terhadap hak asasi manusia) yang kita harapkan akan terjadi, dan sebagai gantinya, langkah-langkah spesifik yang bakal kami ambil,” kata Khalilzad pada Rabu (27/10), dikutip laman Aljazirah.

Baca Juga

Menurut dia, membiarkan pemerintahan baru Taliban berantakan akan memicu krisis kemanusiaan besar di Afghanistan. Jutaan warga di negara itu pun berpotensi melakukan migrasi. Dampaknya dapat menciptakan krisis di kawasan dan membuka ruang untuk terorisme.

Khalilzad mengungkapkan saat ini Taliban sedang berupaya membangun hubungan normal dengan AS. Taliban berharap Washington membuka kembali kedutaannya di Kabul. Selanjutnya, AS diharapkan akan mencabut sanksi terhadap Afghanistan.

“Taliban telah berubah dalam beberapa hal dan sama dalam hal lain. Mereka tetap berpegang pada perjanjian untuk tidak mengizinkan persekongkolan dan perencanaan oleh kelompok teroris melawan AS,” kata Khalilzad.

Dia berpendapat skeptisisme AS terhadap Taliban dibenarkan, tapi harus mengarah pada eksplorasi peluang untuk diplomasi. Khalilzad adalah diplomat yang terlibat dalam proses perundingan damai antara AS dan Taliban tahun lalu. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Oktober. Khalilzad menuai kecaman atas kegagalan pembicaraan damai. Posisinya kemudian digantikan wakilnya, Asisten Menteri Luar Negeri Tom West.

Sejauh ini pemerintahan Biden disebut akan mempertahankan sanksi keuangan dan ekonomi terhadap Taliban. Di saat bersamaan, Washington mencari cara untuk memperoleh bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement