Rabu 03 Nov 2021 07:52 WIB

13 Negara Dukung Reduksi Emisi dari Sektor Maritim

Denmark mempelopori inisiatif reduksi emisi di sektor maritim.

Rep: Lintar Satria/ Red: Dwi Murdaningsih
Pembangkit listrik tenaga batu bara berdiri bersebelahan dengan generator angin di Gelsenkirchen, Jerman. Dunia mencapai rekor terbaru karbon dioksida yang memerangkap panas di atmosfer meski emisi berkurang karena pandemi covid-19.
Foto: AP Photo/Martin Meissner
Pembangkit listrik tenaga batu bara berdiri bersebelahan dengan generator angin di Gelsenkirchen, Jerman. Dunia mencapai rekor terbaru karbon dioksida yang memerangkap panas di atmosfer meski emisi berkurang karena pandemi covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, GLASGOW -- Denmark, Amerika Serikat (AS) dan 12 negara lainnya mendukung target untuk mengurangi emisi dari sektor maritim global pada tahun 2050. Sasaran ini ditetapkan melalui negosiasi di badan perkapalan PBB, Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Inisiatif yang dipimpin Denmark ini diumumkan di pertemuan sela Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP26 di Glasgow, Skotlandia. Tujuannya menggalang dukungan negara-negara di IMO untuk mencapai target nol emisi pada 2050. IMO sedang mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk memotong emisi pada 2023.

Baca Juga

"Kami mendesak IMO mengambil langkah untuk menetapkan target ambisius untuk mencapai nol emisi dari sektor perkapalan pada 2050," kata Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam konferensi pers COP26, Selasa (2/11).

"Perkapalan yang netral karbon penting untuk meraih target perubahan iklim kita," tambahnya.

Deklarasi sektor maritim ini juga ditandatangani Belgia, Britania, Finlandia, Prancis, Jerman, Honduras, Hungaria, Islandia, Kepulauan Marshall, Norwegia, Panama dan Swedia. Deklarasi ini membuat negara-negara itu berkomitmen 'berusaha agar IMO mengadopsi target nol emisi pada 2050'.

"Untuk mengadopsi sasaran-sasaran tahun 2030 dan 2040 yang menempatkan sektor ini ke jalur dekarbonisasi penuh pada tahun 2050 dan mengadopsi langkah-langkah untuk mencapai sasaran ini," kata deklarasi tersebut.

IMO menetapkan regulasi perkapalan melalui 175 negara anggotanya dan meraih keputusan melalui konsensus. Target yang lebih ambisius harus disetujui mayoritas anggota, sehingga memicu tantangan politik.

Negara-negara yang memiliki sektor perkapalan besar seperti Jepang dan Yunani tidak menandatangani deklarasi ini. Juru bicara IMO mengatakan lembaga itu akan mendiskusikan proposal yang negara-negara anggota dalam memperluas langkah perubahan iklim untuk mengadopsi target 2023.

"IMO memberikan forum global di mana negara anggota dapat membawa proposal mereka untuk didiskusikan," katanya.

 

sumber : reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement