REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pada Kamis (4/11) waktu setempat memerintahkan pasukannya untuk membebaskan empat menteri sipil yang sempat ditahan usai kudeta 25 Oktober lalu. Empat menteri dibebaskan setelah al-Burhan melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.
Keempat menteri sipil di antaranya menteri informasi dan budaya, Hamza Baloul, menteri komunikasi Hashim Hasabel-Rasoul, menteri perdagangan dan kerja sama internasional Ali Gedeo, dan menteri pemuda dan olahraga Youssef Adam. Koresponden Aljazirah di Khartoum, Hiba Morgan melaporkan bahwa keempat menteri memang dibebaskan sementara beberapa menteri lainnya masih ditahan.
"Keempat menteri itu hanya sebagian dari mereka yang ditangkap pada pagi hari kudeta. Ada juga aktivis dan pengacara yang ditangkap. Tetapi pembebasan itu terjadi di tengah pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru dan karena Hamdok, yang masih dalam tahanan rumah, bersikeras untuk membebaskan para tahanan," kata Morgan dikutip laman Aljazirah, Jumat (5/11).
Pengacara pembela para pejabat yang digulingkan, Moez Hadra mengatakan, keempat menteri itu termasuk di antara 100 pejabat pemerintah dan pemimpin politik yang ditangkap selama kudeta. Setengah dari mereka, katanya, diyakini ditahan di Khartoum dan yang lainnya tersebar di seluruh provinsi di negara itu.
Dia mengatakan sekitar 25 pejabat dan politisi menghadapi tuduhan menghasut masyarakat untuk melawan tentara . Banyak yang ditangkap secara paksa dari rumah mereka pada dini hari dan telah ditahan di lokasi yang dirahasiakan.
Para pemimpin militer juga menyerbu markas besar televisi berita negara dan memutus komunikasi seluler dan internet di seluruh negeri. Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes. Layanan internet masih dibatasi.
Juru bicara Asosiasi Profesional Sudan, Sara Abdelgalil memperkirakan bahwa ratusan pengunjuk rasa dan tokoh oposisi telah ditangkap dalam seminggu terakhir. Beberapa telah menghilang dan beberapa telah diinterogasi dan kemudian dibebaskan.
Sementara itu Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok yang ditahan sebagai tahanan rumah menuntut kegagalan kudeta sebagai syarat untuk negosiasi lebih lanjut dengan militer. Utusan khusus PBB untuk Sudan mengatakan, pembicaraan antara militer dan Hamdok telah dilakukan yang memunculkan garis besar menyangkut kemungkinan kesepakatan berbagi kekuasaan di antara pihak-pihak di negara itu, termasuk pemulihan kekuasaan Hamdok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika