REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Kota terbesar di Australia, Sydney, akan menambah kelonggaran aturan pembatasan sosial pada Senin (8/11). Kelonggaran lockdown akan dilakukan setelah hampir 90 persen penduduknya telah menerima dua dosis vaksin.
Meskipun terbatas bagi mereka yang sudah divaksin penuh, relaksasi di New South Wales, negara bagian di mana Sydney berada, mencakup sejumlah aturan. Salah satu aturan yang dihapus adalah batasan jumlah tamu yang boleh berkunjung ke rumah atau jumlah orang yang menghadiri acara di tempat terbuka.
"Kita sedang membawa negara ini keluar dari pandemi," kata pemimpin negara bagian Dominic Perrottet, dilansir dari reuters, Ahad (7/11).
Dia menyerukan upaya terakhir untuk mencapai vaksinasi 95 persen. Ratusan orang pada Ahad, juga menggelar protes anti vaksin di Sydney. Namun, aksi penentangan seperti itu tergolong kecil di Australia.
Jajak-jajak pendapat menunjukkan jumlah penentang vaksin di negara itu hanya berkisar satu digit. Negara bagian Victoria mencatat 1.417 kasus baru COVID-19, terbanyak di Australia, dengan 10 kematian.
Tidak ada kasus baru di Wilayah Utara yang terpencil, di mana penguncian diperpanjang hingga Senin tengah malam untuk mengatasi lonjakan kecil wabah di beberapa daerah. Australia sudah melampaui 80 persen vaksinasi penuh pada Sabtu.
"Itu harusnya memberi kita keyakinan dalam hal pembukaan kembali," kata Menteri Keuangan Federal Simon Birmingham dalam wawancara TV, Ahad
Australia meringankan aturan di perbatasan internasionalnya pada Senin untuk pertama kali selama pandemi. Khusus bagi mereka yang sudah divaksin penuh dari negara bagian dengan tingkat vaksinasi yang tinggi.
Namun, perjalanan domestik masih terganggu karena sebagian besar negara bagian dan teritori masih menutup perbatasan mereka. Negara bagian Western Australia akan membuka lagi perbatasan ketika vaksinasi penuh mencapai 90 persen, kata pemimpinnya.
Terlepas dari wabah Delta yang memicu lockdown berbulan-bulan di Sydney dan Melbourne, total kasus COVID-19 di Australia hanya sedikit di atas 180.000, jauh lebih sedikit ketimbang banyak negara maju lainnya, dengan 1.597 kematian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika