Jabatan Kunci Imarah Taliban dan Ancaman Krisis Ekstrem

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban menunjuk 44 anggotanya untuk peran kunci termasuk gubernur provinsi dan kepala polisi pada Ahad (7/11). Upaya ini dilakukan agar dapat menopang pemerintahan saat negara itu bergulat dengan masalah keamanan dan ekonomi yang berkembang.

Keputusan tersebut adalah adalah putaran penunjukan skala besar pertama yang diumumkan sejak kabinet dibentuk pada September.

Baca Juga

Taliban merilis daftar peran baru anggotanya, termasuk Qari Baryal sebagai Gubernur Kabul dan Wali Jan Hamzah sebagai Kepala Polisi kota itu.

Komandan sebelumnya yang bertanggung jawab atas keamanan Kabul, Mawlawi Hamdullah Mukhlis, meninggal bulan ini. Dia korban dalam serangan terhadap rumah sakit militer terbesar Afghanistan di pusat kota Kabul.

Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus tetapi menghadapi perjuangan berat dalam janji untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah beberapa dekade perang.

ISIS telah melakukan serentetan serangan di seluruh negeri, sementara ekonomi telah jatuh ke dalam krisis.

Ada seruan internasional bagi kelompok tersebut untuk bernegosiasi dengan pemain politik lain untuk membentuk pemerintahan inklusif termasuk minoritas dan perempuan. Meskipun kemajuan substantif sejauh ini belum terwujud.

Taliban ingin membawa perubahan pada formasi kabinet Imarah Islam yang didominasi laki-laki, non-inklusif dan tanpa anggota perempuan.

Wakil juru bicara Emirat Islam, Bilal Karimi, mengatakan pada Jumat (5/11) bahwa upaya tengah dilakukan untuk menunjuk pejabat yang profesional ke dalam kabinet di bawah kepemimpinan Taliban tersebut.

"Kabinet masih dalam proses penyelesaian. Kabinet ini akan dilengkapi dengan para pakar dan talenta yang mewakili berbagai aspek masyarakat, mereka akan dimasukkan," kata Karimi, dilansir di Tolonews, Sabtu (6/11).

Sementara itu, warga Afghanistan mendesak Imarah Islam untuk membentuk tentara yang kuat dan memasukkan mantan anggota pasukan keamanan negara itu.

"Para prajurit yang mengabdi pada negara dan tidak mengkhianatinya harus kembali dan bergabung dengan pasukan keamanan nasional," kata Masbah Zaland, seorang penduduk Kabul.