Jabatan Kunci Imarah Taliban dan Ancaman Krisis Ekstrem

Meski telah membentuk kabinet, namun masyarakat internasional belum mengakui pemerintahan yang berkuasa tersebut.

Komunitas internasional dan negara-negara di kawasan telah berulang kali meminta pejabat Imarah Islam untuk bekerja dalam pembentukan pemerintah yang inklusif di Afghanistan dan untuk menegakkan hak asasi manusia.

Sementara itu, para analis politik menawarkan berbagai perspektif. Seorang analis politik, Janat Fahim Chakari, mengatakan pemerintah dari gerakan Taliban saat ini adalah inklusif.

Menurutnya, pemerintahan ini dibuat dalam keadaan darurat dan oleh karena itu dalam proses menjadi stabil dari sebuah situasi kritis. "Kalau di sana tidak ada orang-orang elit dan profesional di pemerintahan, maka masih belum inklusif," kata Mohammad Isa Ishaqzai.

Negara-negara kawasan dan dunia telah menyerukan pada Imarah Islam agar membentuk pemerintahan yang inklusif yang mewakili semua aspek masyarakat.

Ancaman krisis

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, situasi di Afghanistan saat ini mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Krisis ini semakin memburuk sejak Taliban merebut bangku pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat pada pertengahan Agustus lalu.

Afghanistan jatuh ke dalam krisis ekonomi parah ketika pemerintah yang didukung Barat jatuh dan Taliban mengambil alih kendali. Hal ini memicu penangguhan bantuan miliaran dolar untuk ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan Internasional.

Wakil tetap Afghanistan yang ditunjuk untuk PBB dan mantan juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, meminta masyarakat internasional dalam serangkaian tweet pada Jumat (29/10) lalu untuk mencairkan paket bantuan mendesak, karena Afghanistan akan memasuki musim dingin yang lebih keras.

Komunitas global kini menghadapi keputusan sulit tentang bagaimana bantuan bisa menjangkau rakyat Afghanistan tanpa mengakui pemerintah Taliban. Tapi kemudian Shaheen mengatakan, pemerintahannya siap untuk bekerja sama sepenuhnya melalui organisasi yang ditunjuk.

PBB mengatakan, situasi ekonomi di Afghanistan rapuh, gelombang krisis baru mengancam orang dan menempatkan mereka dalam bahaya.