REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan Suriah bisa mendapatkan kembali statusnya di Liga Arab dan sepenuhnya menormalkan hubungan, Selasa (9/11). Namun kondisi itu dapat terjadi jika mereka mampu memainkan peran tradisional dalam mendukung keamanan kawasan Arab.
"Suriah adalah komponen yang sangat penting dari keamanan nasional Arab," ujar Shoukry berbicara di Wilson Center selama kunjungan dua hari ke Washington untuk dialog strategis dengan pemerintahan Joe Biden.
Seperti dikutip dari middleeasteye, Shoukry mengatakan pemerintah Suriah perlu menunjukkan kesediaan untuk sekali lagi memainkan peran tradisionalnya dalam mendukung keamanan nasional Arab. Negara itu pun harus menunjukkan dapat menangani akibat dari konflik selama satu dekade, termasuk dimensi kemanusiaan lanjutan dari masalah pengungsi. "Ketika kami memastikan bahwa itu masalahnya, saya yakin akan ada penerimaan kembali Suriah ke Liga Arab dan lipatan Arab," kata Shoukry.
Suriah diskors dari 22 anggota Liga Arab pada November 2011, menyusul perang saudara di negara itu. Dipicu oleh represi brutal protes anti-pemerintah pada tahun yang sama, perang telah menewaskan sekitar 500.000 orang dan jutaan mengungsi.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, beberapa negara Arab mulai menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah, antara lain Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA). Menteri Luar Negeri Emirat, Abdullah bin Zayed, mengunjungi Damaskus dan bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Selasa.
Pada September, Menteri Energi dari Mesir, Suriah, dan Lebanon bertemu dan menyetujui kesepakatan yang ditengahi AS untuk transportasi gas Mesir. Gasi ini melalui Yordania dan Suriah ke Lebanon untuk pembangkit listrik.
Suriah tetap tidak stabil dan lumpuh oleh kemiskinan dan sanksi barat. Namun, Assad mengendalikan sebagian besar negara, menjadikannya sekutu yang layak di wilayah tersebut meskipun sebelumnya ada permusuhan antara negara itu dan para pemimpin Arab.
Kendala utama adalah AS yang meloloskan Caesar Act, sebuah undang-undang yang dirancang untuk mempersulit pemerintah Suriah untuk berdagang dengan dunia luar dan terlibat dalam upaya rekonstruksi. Hingga saat ini banyak pihak termasuk senator yang menentang perbaikan hubungan Arab dengan Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika