REPUBLIKA.CO.ID, GLASGOW -- Konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berakhir pada Sabtu (13/11) waktu setempat, dan untuk pertama kalinya mencapai kesepakatan yang menyimpulkan bahwa bahan bakar fosil merupakan pendorong utama pemanasan global. Kesepakatan akhirnya tercapai setelah beberapa negara yang bergantung pada batu bara mengajukan keberatan pada menit-menit terakhir.
Kesepakatan tersebut disambut baik karena dianggap dapat terus menghidupkan harapan bagi upaya membatasi pemanasan global pada 1,5 derajat Celcius. Namun, tidak sedikit di antara 200 delegasi yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut berharap ada lebih banyak kesepakatan yang dicapai.
Pada menit-menit terakhir sebelum kesepakatan akhirnya dicapai, muncul drama. India, yang didukung China dan sejumlah negara berkembang lainnya yang bergantung pada batu bara, menolak klausul yang menyerukan agar pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu baru dihapus secara bertahap.
Setelah utusan dari China, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa berunding, klausul tersebut akhirnya diubah menjadi permintaan agar negara-negara mengurangi secara bertahap penggunaan batu bara. Menteri Lingkungan dan Iklim India, Bhupender Yadav, mengatakan, revisi tersebut mencerminkan keadaan nasional dari negara-negara berkembang.
"Kami menjadi suara bagi negara-negara berkembang," katanya kepada Reuters, dikutip Ahad (14/11).
Ia mengatakan, kesepakatan tersebut mengincar batu bara tetapi tetap bungkam ketika menyangkut minyak dan gas alam. Perubahan satu kata itu disambut dengan kekecewaan oleh negara-negara kaya di Eropa, juga oleh negara-negara pulau kecil dan negara-negara lain yang masih berkembang. Namun, Meksiko dan delegasi-delegasi lain akhirnya mengatakan akan membiarkan kesepakatan itu berlaku.
"Teks yang disetujui tersebut merupakan kompromi," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (Teks itu) mencerminkan kepentingan, kondisi, kontradiksi, dan keadaan kemauan politik di dunia saat ini," katanya.
Mencapai kesepakatan selalu menjadi masalah tentang menyeimbangkan tuntutan negara-negara yang rentan terhadap iklim, kalangan kekuatan industri besar, dan negara-negara seperti India dan China yang bergantung pada bahan bakar fosil untuk mengangkat ekonomi serta penduduk mereka keluar dari kemiskinan. Negara-negara berkembang beranggapan bahwa negara-negara kaya harus membiayai mereka dalam upaya beralih dari bahan bakar fosil guna beradaptasi dengan dampak iklim yang kian parah.
Menurut mereka, keharusan itu didasarkan atas kenyataan bahwa secara historis pembuangan gas oleh negara-negara merupakan penyebab terbesar pemanasan global. Kesepakatan tersebut menawarkan janji untuk menggandakan pendanaan adaptasi dampak iklim pada 2025 dari 2019, tetapi lagi-lagi tidak ada jaminan.
Komite PBB tahun depan akan melaporkan kemajuan dalam penyaluran 100 miliar dolar AS (Rp1,42 kuadriliun) per tahun yang dijanjikan bagi pendanaan iklim. Negara-negara kaya sebelumnya gagal memenuhi tenggat tahun 2020 untuk pendanaan tersebut. Pendanaan akan dibahas kembali pada 2024 dan 2026.
Ikuti Whatsapp Channel Republika