REPUBLIKA.CO.ID, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat prihatin dengan kesehatan Zhang Zhan yang memburuk dengan cepat akibat aksi mogok makan. Jurnalis China yang mendokumentasikan hari-hari awal pandemi Covid-19 di Wuhan, menolak penangkapannya.
"Nyawa Zhang dikabarkan dalam risiko serius," kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Marta Hurtado.
Dia dihukum pada Desember 2020 karena liputannya tentang pandemi. Zhang, seorang jurnalis dan mantan pengacara itu diketahui melakukan perjalanan ke Wuhan pada Februari 2020. Selama tiga bulan, dia mendokumentasikan tanggapan pihak berwenang terhadap wabah Covid-19. "Dia merekam dan mengunggah video ke platform media sosial yang menyoroti kehidupan orang-orang di kota," kata Hurtado.
Kantor Hak Asasi PBB mengatakan, pada Mei 2020, polisi menangkapnya dan membawanya ke kota kelahirannya Shanghai. Kemudian, pada Desember 2020, dia dihukum karena dinilai "menimbulkan pertengkaran dan memprovokasi masalah" dan dijatuhi hukuman penjara empat tahun.
"Selama dalam tahanan, Zhang telah melakukan beberapa aksi mogok makan untuk memprotes pemenjaraan, keyakinan, dan hukumannya," kata Hurtado.
Sejak penangkapannya tahun lalu, Kantor HAM telah menyuarakan keprihatinan atas kasusnya secara terbuka dan bilateral dengan otoritas China.
Dia mencari klarifikasi tentang proses pidana yang diambil terhadapnya karena apa yang dikatakan tampaknya sebagai kegiatan jurnalistiknya yang sah.
Dipaksa makan
Pihak berwenang diduga mencekokin makanan kepada Zhang karena dia melakukan mogok makan. "Namun, seiring waktu, kesehatannya memburuk secara serius, dan dia dilaporkan sangat kurus," kata Hurtado.
"Kami meminta otoritas China untuk mempertimbangkan pembebasan segera dan tanpa syarat Zhang, setidaknya, atas dasar kemanusiaan, dan menyediakan perawatan medis yang menyelamatkan jiwa, menghormati keinginan dan martabatnya," tutur dia.
Kantor HAM PBB mengatakan aliran bebas informasi yang relevan sangat penting dalam krisis awal seperti keadaan darurat kesehatan masyarakat. "Kami mengulangi seruan kami kepada semua negara untuk memastikan bahwa semua tindakan darurat, termasuk yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan media, yang diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19 sangat diperlukan, proporsional dengan tujuan yang sah dan tidak diskriminatif," kata Kantor HAM PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika