REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Israel terus merusak upaya pencapaian solusi dua negara. Dia mengisyaratkan Palestina akan mengambil pendekatan berbeda tahun depan.
"Kami menegaskan kembali penolakan mutlak kami terhadap kelanjutan pendudukan Israel atas tanah negara Palestina dan diskriminasi rasial dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” kata Abbas dalam pidatonya di konferensi Self-Liberation of the Palestinians: Producing Resistance Knowledge yang disiarkan televisi pada Senin (30/11), dikutip laman Asharq Al-Awsat.
Abbas menekankan Palestina masih berupaya mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif dengan Israel. Hal itu didasarkan pada prinsip solusi dua negara dan resolusi internasional yang relevan dengan naungan Kuartet Internasional yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, PBB, serta Uni Eropa.
Namun, kebijakan-kebijakan apartheid dan diskriminatif Israel terus menggerus potensi untuk mencapai hal tersebut. “Ini akan memaksa kami menggunakan pilihan lain jika pendudukan tidak membalikkan tindakannya. Kami mungkin terpaksa mengambil keputusan penting yang akan kami bahas dalam pertemuan Dewan Pusat PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) berikutnya, yang akan diadakan awal tahun depan,” ujar Abbas.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut menyoroti berlanjutnya pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina. Menurutnya, hal itu ditambah perluasan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki dapat mengikis prospek solusi dua negara. “Pelanggaran terus menerus terhadap hak-hak warga Palestina bersama dengan perluasan permukiman berisiko mengikis prospek solusi dua negara,” kata Guterres, Senin, dikutip laman Middle East Monitor.
Dia meminta kedua belah pihak tak mengambil langkah sepihak yang dapat merusak peluang penyelesaian konflik secara damai berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. “Tujuan keseluruhan tetap dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian serta keamanan, memenuhi aspirasi nasional yang sah dari kedua bangsa, dengan perbatasan berdasarkan garis 1967 dan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
