REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Diplomat-diplomat PBB mengatakan, komite lembaga internasional itu tampaknya akan menolak duta besar Taliban dan junta Myanmar untuk mewakili negara masing di organisasi 193 negara anggota itu. Perwakilan pemerintah yang Taliban dan junta gulingkan tahun ini masih duduk sebagai duta besar PBB.
Komite kredensial PBB yang terdiri sembilan negara termasuk Rusia, China dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar rapat di kantor pusat PBB, Rabu (1/12). Mereka akan membahas kredensial 193 negara anggota dalam Majelis Sidang PBB.
Komite itu tampaknya belum memberi keputusan mengenai perwakilan Afghanistan dan Myanmar. Empat orang diplomat yang mengetahui hal ini mengatakan duta besar dua negara itu masih mewakili negaranya.
Komite yang juga terdiri dari Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia akan mengirim laporan kredensial seluruh anggota PBB ke Majelis Umum PBB untuk disetujui sebelum akhir tahun. Para diplomat mengatakan komite maupun Majelis Umum biasanya mengambil keputusan melalui konsensus.
Taliban yang merebut kekuasaan dari pemerintah yang didukung PBB pada bulan Agustus ini menunjuk juru bicaranya yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB. Mereka menolak duta besar Afghanistan dari pemerintah sebelumnya Ghulam Isaczai yang kini masih menduduki jabatannya. Saat Taliban berkuasa pada 1996 hingga 2001 duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap perwakilan di PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan keinginan Taliban diakui masyarakat internasional satu-satunya daya tawar yang dimiliki negara lain untuk menekan mereka membentuk pemerintahan yang inklusif dan menghormati hak asasi terutama hak-hak perempuan. Taliban menunjuk Shaheen pada bulan ini.
"Kami memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk duduk di kursi Afghanistan di PBB. Kami berharap persyaratan hukum akan mengalahkan preferensi politik," kata Taliban di Twitter.
Salah satu yang dipertimbangkan oleh komite adalah bila PBB menerima perwakilan Taliban atau junta Myanmar maka akan menjadi langkah menuju pengakuan internasional.
Sementara junta Myanmar yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi bulan Februari lalu menunjukkan veteran militer Aung Thurein sebagai perwakilannya di PBB. Duta Besar Myanmar untuk PBB yang ditunjuk pemerintah Suu Kyi yakni Kyaw Moe Tun juga memperpanjang kredensialnya, meski ia menjadi target rencana pembunuhan atau hendak dicelakai karena sikapnya menentang kudeta.
Mantan perwakilan khusus PBB di Myanmar yang mundur bulan lalu memperingatkan tidak boleh ada negara yang mengakui atau melegetimasi junta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika