Ahad 05 Dec 2021 01:26 WIB

China: Konferensi Demokrasi AS adalah Lelucon

China menilai sistem politik Amerika tidak mewakili demokrasi yang sebenarnya

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
 Koran Australia dengan tajuk utama berita kemenangan Joe Biden di pemilu Amerika, Senin (9/11). China menilai sistem politik Amerika tidak mewakili demokrasi yang sebenarnya.
Foto: AP Photo/Rick Rycroft
Koran Australia dengan tajuk utama berita kemenangan Joe Biden di pemilu Amerika, Senin (9/11). China menilai sistem politik Amerika tidak mewakili demokrasi yang sebenarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – China menyebut konferensi demokrasi yang hendak digelar Amerika Serikat (AS) pekan depan adalah lelucon. Beijing menilai sistem politik Amerika tidak mewakili demokrasi yang sebenarnya.

“Di bawah sistem demokrasi Amerika, politisi AS adalah agen dari kelompok kepentingan, dan tidak mewakili kepentingan mayoritas pemilih atau kepentingan nasional,” ujar Wakil Direktur Kantor Riset Kebijakan Komite Pusat Partai Komunis China Tian Peiyan dalam sebuah konferensi pers di Beijing, Sabtu (4/12), dikutip Bloomberg.

Baca Juga

Dia menyebut politisi AS akan menjanjikan apa pun untuk terpilih dalam pemilu. Namun setelah terpilih, mereka tak melaksanakan janji atau komitmennya. “Ini bukan demokrasi sejati. Rakyat China tidak suka dan tidak menginginkan demokrasi seperti itu,” ujarnya.

Tian mengatakan AS adalah pemimpin demokrasi gadungan. “Apa yang disebut KTT demokrasi hanya bertujuan untuk menekan dan mengekang negara-negara dengan model pembangunan yang berbeda. Itu akan menjadi lelucon dan tidak akan populer,” ucapnya.

AS dijadwalkan menggelar Summit for Democracy pekan depan. Terdapat 110 negara, termasuk Taiwan, yang diundang Washington untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. China sudah mengkritik AS karena mengundang Taiwan ke konferensi itu.

Juru bicara China’s Taiwan Affairs Office, Zhu Fenglian, mengatakan diundangnya Taiwan dalam Summit for Democracy adalah sebuah kesalahan. Beijing, kata dia, menentang interaksi resmi antara AS dan Taiwan. “Sikap ini jelas konsisten. Kami mendesak AS untuk tetap berpegang pada prinsip ‘Satu China’ dan tiga komunike bersama,” kata Zhu pada 24 November lalu.

Sejak menjabat, Presiden AS Joe Biden dan Gedung Putih telah menegaskan kembali dukungan lama AS untuk kebijakan “Satu China” yang secara resmi mengakui Beijing daripada Taipei. Namun dia menekankan, Washington sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement