REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Mantan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris Raphael Marshall mengatakan evakuasi yang dilakukan pemerintah Inggris pada masyarakat rentan di Afghanistan usai Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu disfungsional dan kacau. Bukti ini dibantah mantan menteri luar negeri Dominic Raab.
Pemerintah Inggris berulang kali mempertahankan operasi evakuasi mereka setelah banyak kritik yang menyatakan Britania berpotensi meninggalkan ribuan orang di negara itu usai pemerintah Afghanistan yang diakui masyarakat internasional ambruk.
Dalam bukti tertulis yang disampaikan Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen pada Selasa (7/12), Marshall mengatakan proses untuk memprioritaskan siapa yang harus dievakuasi 'acak dan disfungsional'. Ia memperkirakan ada 75 ribu hingga 150 ribu orang yang mengajukan permintaan evakuasi tapi kurang dari lima persen yang menerima bantuan.
"Jelas beberapa yang tertinggal telah dibunuh oleh Taliban," tulisnya.
Kekurangan staf diperparah praktik kerja dari rumah (WFH) selama pandemi Covid-19. Tentara yang dibawa untuk memberikan bantuan harus berbagi satu komputer delapan orang.
"Surel yang masuk untuk meminta bantuan direspons otomatis 'telah dicatat'. Biasanya pernyataan itu palsu. Terdapat ribuan kasus sure; yang sebenarnya tidak terbaca," katanya.
Usai dikritik karena liburan ketika Taliban merebut Kabul, Raab dipindahkan dari kementerian luar negeri ke kementerian kehakiman. Di televisi ia masih mengaku melakukan yang terbaik. "Kami melakukan semua yang kami bisa, mengevakuasi 15 ribu orang dalam dua pekan," katanya.
Raab membantah tuduhan Marshall yang menyatakan ia terlalu lamban dalam merespons permintaan untuk memberi persetujuan. "Kami ingin memastikan kami memiliki fakta-fakta dasar untuk membuat keputusan yang jelas," ujar Raab yang juga deputi perdana menteri.
Marshall juga mengatakan daya tampung yang dapat digunakan orang digunakan untuk mengevakuasi binatang. Raab membantahnya dengan mengatakan kesejahteraan binatang tidak di atas individu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika