REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Taliban Amir Khan Mutaqqi di Islamabad, Pakistan, Sabtu (18/12). Retno berada di sana untuk menghadiri pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Afghanistan yang diagendakan digelar Ahad (19/12). 

“Bertemu dengan perwakilan Taliban, Amir Khan Mutaqqi, di Islamabad, dan membahas situasi kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan,” kata Retno lewat akun Twitter resminya. 

Retno tak menjelaskan terperinci tentang pembicaraannya tersebut. Namun dia turut membahas situasi kemanusiaan Afghanistan dengan Utusan Khusus Jerman untuk Afghanistan dan Pakistan Jasper Wieck serta Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afghanistan Thomas West.  

Dalam pertemuan nanti, Pakistan akan mendorong negara-negara Muslim bersatu membantu Afghanistan. Saat ini Afghanistan memang sedang menghadapi krisis kemanusiaan dan ekonomi. Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi menekankan, pertemuan luar biasa OKI bukan dimaksudkan untuk mengakui Taliban. 

Pertemuan itu, kata dia, bertujuan membantu Afghanistan. “Tolong jangan tinggalkan Afghanistan. Silakan terlibat. Kami berbicara untuk rakyat Afghanistan. Kami tidak sedang membicarakan kelompok tertentu,” ujar Qureshi. 

Selain Amerika Serikt dan Jerman, dua negara besar lainnya, yakni China serta Rusia, turut mengirim perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa OKI tentang Afghanistan di Islamabad. Utusan Uni Eropa juga akan mengikuti konferensi tersebut. 

Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu, krisis di Afghanistan kian memburuk. Hal itu turut dipengaruhi keputusan Amerika Serikat membekukan aset asing Afghanistan senilai sekitar 9 miliar dolar. Pasca-Taliban berkuasa kembali, Bank Dunia juga menghentikan bantuannya ke Afghanistan. 

Langkah Bank Dunia tersebut diambil di tengah kekhawatiran tentang situasi keamanan dan pengabaian hak-hak perempuan Afghanistan oleh Taliban. 

Bank Dunia memiliki lebih dari 20 proyek pembangunan yang sedang berlangsung di Afghanistan. 

Sejak 2002, lembaga tersebut telah menyediakan dana setidaknya 5,3 miliar dolar AS, sebagian besar dalam bentuk hibah, untuk Afghanistan.  

Bulan lalu, Program Pembangunan PBB (UNDP) memperingatkan bahwa sektor perbankan Afghanistan berisiko runtuh. Hal itu dipicu memburukny likuiditas dan peningkatan pinjaman bermasalah.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika