REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mengumumkan sanksi terhadap empat anggota Komisi Kebebasan Beragama Internasional pemerintah Amerika Serikat pada Selasa (21/12). Sanksi baru ini diberikan sebagai pembalasan atas hukuman yang dijatuhkan pada pejabat China atas pengaduan pelanggaran di wilayah Xinjiang barat laut.

Ketua dan tiga anggota panel AS dilarang mengunjungi daratan China, Hong Kong, dan Makau. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menyatakan aset apa pun yang mereka miliki di negara itu akan dibekukan.

"Amerika Serikat harus menarik apa yang disebut sanksi dan berhenti mencampuri urusan Xinjiang dan urusan dalam negeri China,” kata Zhao.

Zhao mengidentifikasi mereka yang ditargetkan sebagai ketua Nadine Maenza, wakil ketua Nury Turkel, dan anggota Anurima Bhargava serta James Carr. Zhao tidak memberikan indikasi apakah mereka memiliki aset di China.

China mengancam akan membalas setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi pada 10 Desember terhadap dua pejabat yang dituduh terlibat dalam penindasan terhadap etnis Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Beijing dituduh melakukan penahanan massal, aborsi paksa, dan pelanggaran lainnya.

Departemen Keuangan menargetkan ketua pemerintah wilayah itu dari 2018 hingga awal tahun ini, Shohrat Zakir, dan Erken Tuniyaz yang memegang posisi sekarang dan sebelumnya adalah wakil ketua. "China akan membuat tanggapan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi," kata Zhao.

Sanksi tit-for-tat ini menambah ketegangan yang meningkat di Xinjiang. Washington telah melarang impor dari wilayah yang mungkin dilakukan dengan kerja paksa, sementara para aktivis menyerukan boikot Olimpiade Musim Dingin Februari di Beijing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika