REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - PBB menegaskan pihaknya menuntut keamanan bagi staf dan kantor di Afghanistan dengan kompensasi uang. 

Ketika ditanya oleh Anadolu Agency dalam konferensi pers apakah PBB memberikan USD6 juta untuk keamanan kepada Taliban, Farhan Haq, juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mengatakan proposal anggaran yang awalnya dibuat PBB untuk tahun 2022 disiapkan sebelum pemerintah Afghanistan jatuh.

"Dan beberapa hal itu dalam pengajuan anggaran kami sudah tidak berlaku lagi. Jadi, anggaran itu sedang dalam kajian," katanya.

Haq juga mengatakan sejak paruh kedua Agustus, PBB telah meminta berbagai jaminan keamanan dan bantuan dari otoritas de facto di Afghanistan.

"Sistem ini memberikan tunjangan kepada personel yang melakukan layanan keamanan tambahan, yang sangat penting untuk keselamatan personel kami dan kompleks kami,” ucap dia.

"Tetapi tunjangan semacam itu, uang layanan keamanan tambahan apa pun, diberikan kepada orang-orang yang bersangkutan secara langsung. Dan, sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu tidak melalui otoritas de facto," tambah dia.

Secara terpisah, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi Rabu yang membebaskan sanksi terhadap Taliban untuk meringankan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Resolusi yang diajukan AS disetujui dengan suara bulat oleh dewan beranggotakan 15 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika