Politikus Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri House of Representative mengkritik keputusan pemerintah Presiden AS Joe Biden. "(Pengecualian) dapat menimbulkan penggunaan uang pajak rakyat Amerika sebagai hadiah, membiarkan dan melegitimasi Taliban yang sama merebut kekuasaan dengan paksa, dan tidak menunjukkan kepentingan dalam mematuhi norma-norma internasional," kata anggota House Michael McCaul dalam pernyataannya.

Krisis ekonomi Afghanistan semakin memburuk sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu setelah pemerintah yang didukung AS ambruk dan pasukan terakhir AS meninggalkan negara itu. AS dan pendonor internasional lainnya memotong bantuan finansial dan membekukan aset Afghanistan senilai 9 miliar dolar AS.

PBB mengatakan hampir 23 juta orang atau sekitar 55 persen populasi Afghanistan terancam kelaparan. Sekitar 9 juta di antaranya berisiko mengalami kelaparan karena musim dingin semakin dekat. "Kami akan terus mendukung upaya mitra-mitra kami untuk meningkatkan bantuan dan mengirimkan bantuan yang diperlukan pada momen khusus," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Dewan Keamanan PBB pada Rabu (22/12) mengadopsi resolusi yang membebaskan sanksi terhadap Taliban untuk meringankan penyaluran bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Resolusi yang diperkenalkan oleh AS ini disetujui dengan suara bulat oleh dewan beranggotakan 15 orang.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyambut baik adopsi resolusi tersebut. Menurutnya resolusi itu menerapkan pengecualian terhadap sanksi PBB di Afghanistan untuk bantuan kemanusiaan dan kegiatan yang mendukung kebutuhan dasar manusia. Barbara Woodward, utusan Inggris untuk PBB, menyebut resolusi itu akan membantu menyelamatkan nyawa dengan memastikan rezim sanksi 1988 tidak menimbulkan hambatan bagi penyediaan bantuan kemanusiaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika