REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dikabarkan membahas soal kemungkinan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel saat kunjungannya ke Jakarta pekan lalu. Laporan ini pertama kali dirilis oleh situs berita Walla dan Axios yang mengutip pejabat Israel yang mengetahui menyoal diskusi tersebut.
Meski demikian, pejabat yang tidak menyebutkan identitasnya menilai tidak ada terobosan apa pun yang mungkin terjadi soal pembahasan normalisasi itu. "Mengunjungi ibu kota Indonesia, Jakarta, Blinken mengangkat gagasan untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham yang ditengahi di bawah pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump," demikian laporan tersebut.
Seperti diketahui Israel menormalkan hubungan dengan empat negara Arab lewat kesepakatan tersebut. Ini juga mengutip seorang pejabat senior AS yang mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden bekerja diam-diam, tapi cukup tekun untuk memperluas Kesepakatan Abraham meski bisa memakan waktu.
"Kami selalu menjajaki peluang tambahan untuk normalisasi, tetapi kami akan membiarkan diskusi itu tertutup sampai saat yang tepat," kata laporan tersebut mengutip juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dikutip laman Times of Israel, Kamis (23/12).
Bulan lalu, kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan menteri pertahanan Indonesia dalam interaksi publik yang jarang antara pejabat dari negara-negara yang tidak pernah memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Pertemuan antara Itay Tagner dan Prabowo Subianto terjadi di sela-sela konferensi tahunan Manama Dialogue Bahrain.
Menurut Walla, Penasihat Keamanan Nasional Eyal Hulata juga bertemu sebentar dalam konferensi yang sama dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan bertukar kartu nama dengannya.
Para pejabat AS mengatakan kepada The Times of Israel awal tahun ini bahwa pemerintahan Trump telah menempatkan Indonesia dan Mauritania sebagai negara Muslim berikutnya yang menormalkan hubungan dengan Israel, tetapi kehabisan waktu.
"Kesepakatan dengan Jakarta dapat ditandatangani jika Trump memiliki satu atau dua bulan lagi di kantor," kata para pejabat AS saat itu.
Dengan populasi lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Ini bakal memberinya kepentingan simbolis ekstra bagi pemerintahan Trump, yang menyatakan bahwa konflik Israel-Palestina tidak perlu menjadi penghalang bagi perdamaian antara negara Yahudi, dunia Muslim, dan Arab.
Sementara Presiden RI Joko Widodo mencoba untuk meredam spekulasi pada saat itu. Dia mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahwa Indonesia tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel sampai sebuah negara Palestina didirikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika