REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Pasukan penjaga perdamaian dari aliansi negara-negara bekas Soviet yang dipimpin Rusia akan dikirim ke Kazakhstan untuk membantu menstabilkan negara itu menyusul protes massal. Keterangan itu disampaikan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan di Facebook, Kamis (6/1/2022).

Keputusan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian untuk jangka waktu terbatas tersebut telah diambil sebagai tanggapan atas seruan dari Presiden Kazakh Kassym-Jomart Tokayev dan atas dasar ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan Republik Kazakhstan yang disebabkan, antara lain, oleh gangguan dari luar.

Tokayev sebelumnya telah meminta bantuan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, aliansi militer Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Tajikistan. Pashinyan tidak mengatakan berapa banyak pasukan penjaga perdamaian yang akan dikirim atau kapan mereka akan tiba.

Di sekitar Kazakhstan, negara seluas lima kali Prancis dengan populasi hampir 19 juta, aksi protes menewaskan delapan polisi dan tentara garda nasional pada Selasa dan Rabu. Demikian dilaporkan Sputnik, kantor berita milik negara Rusia, yang mengutip kementerian dalam negeri Kazakhstan.

Pengunjuk rasa, yang awalnya marah akibat kenaikan harga bahan bakar, telah menyerbu gedung-gedung dan meneriakkan Nursultan Nazarbayev, pendahulu Tokayev, yang mempertahankan kekuasaan yang luas meskipun lengser pada 2019 setelah hampir tiga dekade berkuasa. Kantor berita Interfax mengutip Leonid Kalashnikov, kepala komite parlemen Rusia yang menangani hubungan dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, menyebut pasukan penjaga perdamaian itu akan tetap bertugas sampai situasi stabil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika