Menurut AidData, ada lebih dari 40 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang berutang kepada China. Ukuran utang mereka lebih dari 10 persen, dari ukuran output ekonomi tahunan (PDB) mereka sebagai akibat dari "utang tersembunyi" ini. Beberapa negara seperti Djibouti, Laos, Zambia, dan Kirgistan memiliki utang ke China yang setara dengan setidaknya 20 persen dari PDB tahunan mereka.
Sebagian besar utang ke China terkait dengan proyek infrastruktur besar seperti jalan, kereta api, dan pelabuhan. Termasuk industri pertambangan dan energi, di bawah Inisiatif Belt and Road oleh Presiden Cina Xi Jinping.
China tidak mempublikasikan catatan pinjaman luar negerinya, dan sebagian besar kontraknya mengandung klausul non-disclosure yang mencegah peminjam mengungkapkan isinya.
Profesor Lee Jones dari Queen Mary University of London, mengayakan, kerahasiaan seperti itu adalah praktik umum untuk kontrak pinjaman internasional. "Perjanjian kerahasiaan sangat umum dalam pinjaman komersial internasional. Dan sebagian besar pembiayaan pembangunan China pada dasarnya adalah operasi komersial," ujar Jones, dilansir BBC, Kamis (6/1/2022).
China cenderung memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada pemerintah barat, yaitu 4 persen. Tingkat bunga tersebut sekitar empat kali lipat lebih tinggi dari pinjaman Bank Dunia atau negara individu seperti Prancis atau Jerman.
Selain itu, jangka waktu pembayaran yang diperlukan untuk pinjaman China umumnya lebih pendek yaitu kurang dari 10 tahun. Sementara pemberi pinjaman lainnya memiliki jangka waktu sekitar 28 tahun.
China biasanya mengharuskan peminjam untuk mempertahankan saldo kas minimum di rekening luar negeri, yang dapat diakses oleh pemberi pinjaman. Pendekatan ini, sangat jarang dilakukan oleh pemberi pinjaman dari negara-negara Barat.
"Jika peminjam gagal membayar utangnya. Cina dapat dengan mudah mendebit dana dari rekening [ini] tanpa harus menagih utang macet melalui proses peradilan," ujar Direktur Eksekutif AidData, Brad Parks.
Pihak China berulangkali membantah bahwa bantuan mereka digunakan sebagai alat politik untuk mengintervensi negarai lain. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk itikad baik dari Beijing.