REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Swedia tidak akan mengubah kebijakan luar negerinya dan menjadi anggota NATO. Perdana Menteri Magdalena Andersson, mengatakan, Swedia akan melanjutkan kebijakan hanya menjadi mitra aliansi militer NATO.
"Swedia telah menempuh jalurnya sendiri dalam hal keamanan untuk waktu yang lama, kami dengan jelas mengatakan bahwa kami memiliki kemitraan dengan NATO. Kami tidak bermaksud untuk bergabung dengan NATO," kata Andersson, dilansir Sputnik, Selasa (11/1/2022).
Pekan lalu, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan bahwa negaranya tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan keanggotaan NATO. Terkait hal tersebut, Andersson mengatakan, Swedia memelihara hubungan khusus dengan Finlandia.
Menurut Andersson, sangat berisiko bagi Swedia untuk mengubah pendekatan kebijakan luar negerinya. Meskipun demikian, ada mayoritas di parlemen Swedia yang mendukung penguatan hubungan dengan NATO.
Pada 17 Desember, Rusia merilis proposal untuk jaminan keamanan kepada NATO dan Amerika Serikat (AS) yang berusaha mencegah aliansi NATO berkembang ke arah timur. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, mengatakan, ekspansi NATO adalah masalah utama bagi keamanan nasional Rusia.
Kremlin telah menuntut agar ekspansi NATO tidak melibatkan Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya. Rusia juga menuntut aliansi militer menghapus persenjataan ofensif dari negara-negara di kawasan itu.
Gedung Putih mengatakan, prinsip utama aliansi NATO adalah keanggotaan terbuka untuk negara mana pun yang memenuhi syarat, dan tidak ada pihak luar yang memiliki hak veto keanggotaan.
Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, mengatakan, pada 1999 Republik Ceko, Hongaria dan Polandia yang merupakan bekas sekutu Soviet bergabung dengan NATO. Langkah itu diikuti oleh Bulgaria, Latvia, Lithuania, Estonia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia yang bergabung dengan NATO pada 2004. Hal itu meningkatkan keuntungan bagi militer NATO.
"Secara khusus, perbatasan blok (NATO) telah bergerak lebih dari 1000 kilometer ke timur, memungkinkan kesempatan untuk menggunakan senjata non-strategis untuk mencapai target di wilayah Rusia," kata Fomin, dilansir Anadolu Agency.
Fomin mengatakan, NATO meningkatkan kemampuan tempurnya dengan memperoleh senjata, peralatan militer dan personel militer dari negara-negara anggota baru. Termasuk akses ke infrastruktur dan pelabuhan di Laut Hitam dan Baltik, sehingga memperluas kemungkinan penyebaran pasukan NATO
Fomin mencatat bahwa, kontroversi mulai muncul dari peristiwa di Yugoslavia, yang memecah Rusia dan NATO. Kemudian NATO mendefinisikan Rusia sebagai sumber ancaman terhadap keamanannya. Hal itu tertuang dalam strategi militer NATO 2019.
Moskow menyerahkan proposal kepada NATO. Dalam proposal itu, Moskow meminta untuk mempertahankan kontak tingkat tinggi, bertukar informasi mengenai ancaman teroris, dan menahan diri dari mengadakan latihan militer di dekat perbatasan satu sama lain.
Baca: Australia tak Mau Lockdown, Memilih Lewati Wabah Covid-19 Omicron
Fomin mengatakan, NATO telah mengabaikan inisiatif Rusia dan terus meningkatkan kegiatan militernya di dekat perbatasan Rusia. Pada 2021, negara-negara anggota aliansi NATO melakukan lebih dari 1.200 misi pengintaian udara, dan 50 angkatan laut di dekat perbatasan Rusia. Mereka juga mengadakan lebih dari 20 latihan militer.
"Kelanjutan aliansi (NATO) dari arah konfrontatif terhadap negara kami, memaksa kami untuk mengajukan masalah jaminan keamanan yang mengikat secara hukum untuk Rusia, yang akan mengecualikan kemajuan lebih lanjut NATO ke wilayah timur dan penyebaran sistem senjata yang mengancam dalam waktu dekat di sekitar perbatasan kita," kata Fomin.
Baca: Nepal Tutup Sekolah 3 Pekan Buntut Kasus Covid-19 Meninggi
Baca: Menlu Israel Positif Covid-19 Saat Negaranya Bersiap Hadapi Omicron dengan Dosis 4 Vaksin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
