REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang akan memperpanjang larangan masuk bagi orang asing yang bukan penduduk negaranya hingga akhir Februari. Hal tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dikutip dari Kyodo, Rabu (12/1/2022).

Larangan itu telah berlaku sejak 30 November, setelah negara itu mengkonfirmasi kasus pertama varian Omicron yang sangat menular dari virus corona.

"Situasi infeksi terkait Omicron jelas berbeda di dalam dan luar negeri, sehingga kerangka (kontrol perbatasan saat ini) akan dipertahankan hingga akhir Februari," kata Kishida.

Pemerintah memperkenalkan langkah-langkah tersebut pada awalnya selama sekitar satu bulan, melarang masuknya orang asing yang bukan penduduk dan mengharuskan warga negara Jepang dan penduduk asing yang kembali untuk dikarantina di fasilitas yang ditunjuk pemerintah. Itu juga membatasi jumlah mereka yang tiba di Jepang sekitar 3.500 per hari. Di antara bisnis pariwisata, perjalanan dan ritel, beberapa sangat menganjurkan keseimbangan yang baik antara langkah-langkah penegakan perbatasan dan promosi kegiatan ekonomi.

"Kami merindukan langkah-langkah antivirus praktis serta promosi kegiatan sosial dan ekonomi pada saat yang sama," kata Shinya Katanozaka, presiden ANA Holdings Inc., dalam sebuah pernyataan yang dirilis di tengah pengurangan drastis penerbangan internasional.

"Kami berharap (turis yang datang) akan kembali secepat mungkin, tetapi kami tidak dapat memperkirakan waktunya sama sekali," kata seorang pejabat hubungan masyarakat dari sebuah perusahaan perjalanan besar.

Sebelum merebaknya infeksi virus corona, pusat perbelanjaan di Jepang telah menikmati kerumunan besar pembeli dari luar negeri yang didorong oleh liburan Tahun Baru Imlek pada bulan Januari dan Februari. Saat ini, pusat perbelanjaan tersebut telah mengalihkan fokus mereka ke pembeli domestik untuk menghadapi masa-masa sulit. Jepang juga telah melarang masuk kembali penduduk asing di negara yang telah berkunjung ke 11 negara, termasuk Afrika Selatan, dalam waktu 14 hari, tetapi itu akan mencabut pembatasan karena "pertimbangan kemanusiaan," kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno.

Baca: Kucurkan Rp 4,4 Triliun, AS: Kami Tetap Jadi Donor Tunggal Terbesar di Afghanistan

Baca: Udara Beku Kutub Utara Sapu Wilayah Timur Laut AS, Suhunya Menusuk Kulit

Setelah pembatasan perbatasan yang ketat saat ini diperkenalkan pada akhir November, Kishida mengatakan aturan itu akan diperpanjang "untuk saat ini" di awal Januari. Kishida baru-baru ini mengatakan kepada Fuji TV bahwa pemerintah akan memutuskan apakah akan melanjutkan kontrol perbatasan saat ini.

Baca: Temukan 2 Kasus Omicron, China Kurung 20 Juta Orang dengan Lockdown 3 Kota

Ikuti Whatsapp Channel Republika