REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mendorong kepemimpinan Taliban untuk memenuhi harapan masyarakat internasional. Termasuk membangun struktur politik yang terbuka dan inklusif, serta berintegrasi dalam komunitas internasional.
"Afghanistan harus menanggapi harapan komunitas internasional, membangun struktur politik yang terbuka dan inklusif, membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang ringan, memerangi terorisme, bersahabat dengan negara lain dan berintegrasi ke dalam komunitas internasional,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lijian Zhao, dilansir Anadolu Agency, Rabu (19/1/2022).
Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021, setelah penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS). Namun, kepemimpinan Taliban di Afghanistan belum mendapatkan pengakuan internasional.
Sebagian besar donor dan organisasi, termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah menahan pemberian bantuan keuangan sejak Taliban berkuasa. Sementara pemerintah AS membekukan dana cadangan bank sentral Afghanistan senilai 9,4 miliar dolar AS.
Beberapa negara, termasuk China dan Pakistan telah menyerukan pembebasan aset beku Afghanistan. Islamabad dan Beijing juga telah mengirimkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Kabul. Sementara PBB menyerukan pendanaan global sebesar 5 miliar dolar AS untuk membantu rakyat Afghanistan yang semakin terjerumus dalam kemiskinan akibat krisis ekonomi.
“Masyarakat internasional harus menghormati kemerdekaan berdaulat Afghanistan, integritas teritorial dan mendukung eksplorasi rakyat Afghanistan tentang jalur pembangunan mereka sendiri yang sesuai, dan realisasi stabilitas dan pembangunan di sana,” kata Lijian.
Pada Senin (17/1) sekelompok pakar hak asasi manusia PBB, menuduh para pemimpin Taliban melembagakan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan. Para ahli tersebut mengatakan, sebagian besar anak perempuan kelas 7-12 tidak diizinkan kembali ke sekolah.
"Berbagai penyedia layanan vital, dan terkadang menyelamatkan nyawa, yang mendukung penyintas kekerasan berbasis gender telah ditutup karena takut akan pembalasan, seperti halnya banyak tempat penampungan wanita, dengan konsekuensi yang berpotensi fatal bagi banyak korban yang membutuhkan layanan semacam itu," ujar pernyataan para ahli.
Para ahli mengatakan, upaya lain yang dilakukan Taliban untuk membongkar sistem yang dirancang dalam menanggapi kekerasan berbasis gender, yaitu penghentian pengadilan khusus dan unit penuntutan yang bertanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2009. Lembaga yang didirikan untuk membantu dan melindungi perempuan dan anak perempuan yang rentan seperti Kementerian Urusan Perempuan, Komisi Independen Hak Asasi Manusia atau tempat penampungan perempuan telah ditutup.
Para ahli juga menyatakan keprihatinan atas laporan pembunuhan di luar proses hukum, dan pemindahan paksa etnis serta agama minoritas. Taliban telah berjanji untuk membuka kembali sekolah, termasuk sekolah untuk anak perempuan pada Maret mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika