REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH – Kamboja selaku ketua ASEAN 2022 melarang menteri luar negeri (menlu) junta Myanmar menghadiri pertemuan retret menlu ASEAN mendatang. Keputusan itu diambil karena tak ada kemajuan signifikan dalam penerapan lima poin konsensus untuk krisis Myanmar.
“Karena hanya sedikit kemajuan dalam pelaksanaan lima poin konsensus ASEAN, negara-negara anggota ASEAN tidak mencapai konsensus untuk mengundang menlu Dewan Administrasi Negara Myanmar (Wunna Maung Lwing) untuk berpartisipasi dalam retret menlu yang akan datang. Kami telah meminta Myanmar mengirim perwakilan non-politik sebagai gantinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry, Rabu (2/2/2022), dikutip laman VoA Cambodia.
Junta Myanmar menyebut, pemerintahannya sebagai Dewan Administrasi Negara. Keputusan Kamboja merupakan teguran langka dari ASEAN. Sebab salah satu prinsip fundamental yang dianut ASEAN adalah prinsip non-intervensi.
Sounry mengungkapkan, Kamboja mendorong Myanmar mengutus perwakilan non-politik untuk menghadiri ASEAN Foreign Ministers’ Retreat mendatang. Menurutnya, hal itu lebih baik daripada membiarkan kursinya kosong. “Terserah Myanmar untuk memutuskan siapa ‘tingkat non-politik’ tersebut,” ujarnya.
Terkait implementasi lima poin konsensus, Sounry mengatakan Kamboja ingin melihat lebih banyak komitmen dari Myanmar dan pihak terkait lainnya untuk mengakhiri kekerasan melalui perjanjian gencatan senjata. Selain itu, mereka ingin ada proses dialog yang melibatkan semua pihak terkait. Myanmar pun diharapkan membuka dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, dia telah mengundang pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak ASEAN. Namun Hun Sen memberi syarat, yakni harus terlebih dulu ada kemajuan dalam penerapan lima poin konsensus terkait Myanmar yang disetujui Min Aung Hlaing tahun lalu.
“Dia (Hun Sen) mengatakan telah mengundang Yang Terhormat Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN jika ada kemajuan dalam implementasi lima poin yang disepakati secara aklamasi. Tapi jika tidak (ada kemajuan), dia (Min Aung Hlaing) harus mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan ASEAN” demikian pernyataan yang tertulis di laman Facebook Hun Sen pada 25 Januari lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
