REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Junta Myanmar berencana membuat mata uang digital untuk mendukung transaksi pembayaran domestik. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut.
“Kami belum memutuskan apakah kami harus melakukannya sebagai usaha patungan dengan perusahaan lokal atau oleh pemerintah saja, Mata uang digital akan membantu meningkatkan aktivitas keuangan di Myanmar,” kata Wakil Menteri Informasi Junta Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min Tun, dilaporkan Bloomberg, Jumat (4/2/2022).
Sementara Direktur jenderal departemen manajemen mata uang Bank Sentral Myanmar, Win Myint, mengungkapkan, pada titik sekarang, pemerintah masih mempelajari tentang mata uang digital. “Kami perlu mempertimbangkan pro dan kontra (pembuatan mata uang digital),” ujarnya.
Bank Dunia memperkirakan, perekonomian Myanmar menyusut 18 persen pada tahun fiskal yang berakhir pada September 2021. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi negara tersebut hanya satu persen hingga September tahun ini. Ekonom senior Bank Dunia Kim Edwards kurang yakin dengan rencana junta Myanmar membuat mata uang digital. “Kami pikir negara ini tidak dalam posisi terbaik untuk dapat mengejar sesuatu seperti itu,” ucapnya.
Edwards berpendapat, diperlukan struktur regulasi yang baik dan kapasitas tinggi dalam pemerintahan jika junta Myanmar ingin menciptakan mata uang digital. Selain karena pandemi, perekonomian Myanmar pun terpukul akibat krisis yang tercipta setelah militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada awal Februari tahun lalu.
Rakyat di sana menggelar demonstrasi berjilid-jilid untuk menentang aksi kudeta tersebut. Militer Myanmar kemudian merespons aksi unjuk rasa tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 1.500 orang dilaporkan tewas dan setidaknya 11.800 lainnya ditangkap selama demonstrasi digelar.
Saat ini Myanmar tengah menghadapi desakan untuk menerapkan lima poin konsensus ASEAN terkait Myanmar yang disepakati dalam pertemuan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada April 2021.
Dalam lima poin konsensus, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan di Myanmar segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai. Selanjutnya utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN pun akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN bakal mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika