REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Badan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengelola catatan kepresidenan, yakni National Archives and Records Administration (NARA), telah meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki mantan presiden Donald Trump. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran terkait penanganan surat-surat resminya.

Setiap presiden AS diwajibkan oleh hukum untuk mentransfer semua surat, dokumen kerja, dan surel mereka ke NARA. Menurut para pejabat di NARA, Trump secara ilegal telah merobek banyak dokumen. “Beberapa dari mereka harus direkatkan kembali,” kata NARA dalam sebuah pernyataan, dikutip laman BBC, Kamis (10/2/2022).

Juga diketahui bahwa 15 boks berkas yang seharusnya diserahkan Trump ketika dia meninggalkan Gedung Putih malah dibawa ke rumahnya di Florida. Surat antara Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un serta surat serah terima presiden dari Barack Obama adalah dokumen yang dibawa pulang oleh Trump.

Dalam sebuah pernyataan, Trump mengakui kerja sama dengan NARA. “Karakterisasi media tentang hubungan saya dengan NARA adalah berita bohong. Justru sebaliknya! Merupakan suatu kehormatan besar untuk bekerja dengan NARA untuk membantu secara resmi melestarikan warisan Trump," katanya.

Trump diketahui pernah terlibat perselisihan dengan NARA. Hal itu terjadi ketika dia tak berhasil menggugat lembaga tersebut agar tak mengirimkan catatan Gedung Putih ke Komite Kongres AS yang menyelidiki kerusuhan di gedung US Capitol pada 6 Januari 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika