REPUBLIKA.CO.ID, MINSK - Rakyat Belarusia akan memulai pemungutan suara terhadap amandemen dan penambahan konstitusi negara, Selasa (22/2/2022). Rancangan amandemen konstitusi Belarusia sudah dibuat sejak akhir tahun lalu dan keputusan referendum akan terjadi usai pemilihan ini.
Menurut pernyataan resmi Kedutaan Besar Belarusia di Jakarta, rakyat Belarusia hanya akan menghadapi satu pernyataan di surat suara, yakni "apakah Anda menerima amandemen dan penambahan Konstitusi Republik Belarusia?"
"Pemilih harus menandai suara mereka di kertas suara dengan menempatkan tanda apa saja di salah satu dari dua kotak – 'untuk' atau 'menentang'," kata Kedutaan Besar Belarusia dalam pernyataan Selasa.
Amandemen kunci yang diusulkan diantaranya, untuk memastikan keseimbangan kekuatan di negara bagian. Menjaga Belarus sebagai republik presidensial, sistem politik dalam konstitusi harus dibentuk sehingga masing-masing pemerintah daerah kekuasaan seimbang dan memiliki pengaruh atas yang lain.
Perhatian khusus juga diberikan pada perlindungan sosial warga negara, yaitu penanaman nilai-nilai tradisional keluarga, dukungan untuk keluarga dengan anak-anak dan remaja, perawatan negara untuk orang tua dan orang cacat. Konstitusi baru yang menjadi perhatian yakni soal masa jabatan presiden. Presiden tetap menjadi pejabat tertinggi, namun diasumsikan bahwa konstitusi baru agak memperketat persyaratan untuk calon untuk posisi ini.
"Juga direncanakan untuk memperkenalkan batas waktu untuk Presiden menjabat tidak lebih dari dua periode," kata Kedubes Belarusia dalam pernyataannya.
Konstitusi baru dikatakan akan mencerminkan peningkatan peran parlemen dan memberikannya fungsi kontrol tambahan. Penetapan status, prosedur pembentukan, dan wewenang organ Kongres Rakyat Belarusia (BPC) juga akan dilakukan. BPC yang menjalankan fungsi pemantapan dalam masyarakat diharapkan dapat menjadi badan perwakilan demokrasi tertinggi.
Prosedur impeachment Presiden dapat mengalami perubahan: dengan mempertimbangkan kekuasaan BPC hngga akan disesuaikan sampai batas tertentu dan bahkan agak disederhanakan. Pernyataan Kedubes menambahkan, bahwa konstitusi dibuat perubahannya untuk memperkuat posisi pemerintah.
Menurut proposal, Perdana Menteri akan secara independen menyerahkan komposisi pemerintah untuk disetujui oleh presiden dan, sebagai hasilnya, akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Keputusan yang diambil pada referendum mulai berlaku dalam waktu 10 hari sejak tanggal publikasi resminya. Amendemen ini nantinya akan diajukan untuk referendum.
Perubahan akan dianggap disetujui jika lebih dari 50 persen memilihnya, dengan ambang batas jumlah pemilih 50 persen. Selama 27 tahun memimpin bekas republik Soviet dengan tangan besi, Alexander Lukashenko telah mengadakan tiga referendum.
Selama itu, dia menghapus batasan masa jabatan presiden, mengamandemen konstitusi dan mengembalikan simbol negara yang mirip Soviet. Belarus diguncang oleh protes massa selama berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Lukashenko dianugerahi masa jabatan keenam berturut-turut dalam pemilihan presiden Agustus 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
