REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa (22/2/2022) mengumumkan putaran pertama sanksi ekonomi terhadap Rusia. Hal ini diumumkan sehari setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka.
Trudeau mengatakan, pemerintahnya akan melarang warga Kanada melakukan semua transaksi keuangan dengan Luhansk dan Donetsk. Kanada juga akan melarang warganya terlibat dalam pembelian utang negara Rusia.
Trudeau mengatakan, pemerintahnya akan memberikan sanksi kepada anggota parlemen Rusia yang memilih keputusan untuk mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka. Selain itu, Kanada akan menerapkan sanksi tambahan kepada dua bank Rusia yang didukung negara dan mencegah transaksi keuangan dengan keduanya.
Trudeau telah mengizinkan pengiriman pasukan tambahan ke wilayah Latvia. “Jadi hari ini, saya juga mengizinkan pengerahan hingga 460 anggota Angkatan Bersenjata Kanada untuk Operasi Reassurance. Ini melibatkan lebih banyak pasukan ke Latvia, serta pengerahan fregat tambahan dan pesawat patroli maritim,” kata Trudeau.
Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan Rusia ke Ukraina timur untuk menjaga perdamaian. Trudeau menggambarkan langkah Putin itu sebagai serangan terhadap kedaulatan Ukraina.
"Ini adalah invasi lebih lanjut dari negara berdaulat dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Belum terlambat bagi Rusia untuk mencari resolusi diplomatik," kata Trudeau.
Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman dan Inggris juga menjatuhkan sanksi finansial kepada Rusia. Mereka khawatir akan terjadi serangan lebih lanjut oleh Rusia terhadap Ukraina.
Separatis yang didukung Rusia di Donetsk dan Luhansk memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina pada 2014. Mereka memproklamirkan diri mereka sebagai "republik rakyat" yang independen setelah presiden Ukraina yang pro-Moskow digulingkan di Kyiv.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
