REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Kongres AS akan menyetujui dana tambahan bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina mulai pekan depan. Sebelumnya pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina sebesar 400 juta dolar AS sejak pertengahan tahun lalu.
Ketua House of Representative Amerika Serikat, Nancy Pelosi mengatakan, anggota parlemen ingin memberikan dana bantuan tambahan kepada Ukraina sebesar 600 juta dolar AS. Bantuan itu digunakan untuk senjata pertahanan dalam memerangi serangan Rusia yang sedang berlangsung.
"Apa yang kami lakukan dengan Ukraina adalah memastikan bahwa kami memiliki bantuan kemanusiaan untuk membantu orang-orang, bahwa kami memiliki senjata pertahanan mematikan yang masuk ke Ukraina senilai 600 juta dolar AS untuk berperang," kata Pelosi.
Ketua subkomite House of Representative dari Partai Demokrat yang mengawasi bantuan asing, Barbara Lee, mengatakan, Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar dolar AS selama 12 bulan ke depan. Sementara, Senator Jim Risch juga mendukung bantuan dana tambahan yang signifikan untuk Ukraina.
"Jelas jumlahnya berbeda antara apa yang akan digunakan untuk persenjataan pertahanan dan apa yang akan digunakan untuk hal-hal lain, seperti kebutuhan kemanusiaan, yang mungkin (jumlahnya) akan signifikan," kata Risch.
Para senator telah membahas pemberian bantuan militer tambahan sebesar 500 juta dolar AS untuk Ukraina awal tahun ini. Negosiasi mengenai rancangan undang-undang bipartisan untuk mendorong Ukraina dan menghukum Rusia gagal mencapai kesepakatan di parlemen. Upaya itu terhenti karena Demokrat dan Republik tidak setuju mengenai apakah akan menunggu untuk menjatuhkan sanksi sampai setelah invasi, atau apakah akan menjatuhkan sanksi sekunder pada lembaga yang melakukan bisnis dengan bank Rusia.
Pemerintahan Biden belum mengatakan berapa banyak dana yang ingin disetujui Kongres. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan situasinya masih dikaji.
"Kami akan terus menilai kebutuhan di lapangan dan kami tentu siap untuk potensi kemanusiaan besar, kebutuhan kemanusiaan lanjutan di lapangan," kata Psaki.
Sejauh ini, belum diketahui apakah pendanaan akan disetujui dalam RUU pengeluaran darurat mandiri, atau sebagai bagian dari tindakan yang lebih luas untuk menjaga pemerintah tetap terbuka setelah pendanaan berakhir pada 11 Maret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
