REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemerintah militer Myanmar pada Senin (28/2/2022), mengatalan liputan media asing terkait situasi di negara tersebut sangat bias. Junta mengatakan, media asing melaporkan peristiwa di Myanmar secara salah, dan terpengaruh oleh informasi yang menyimpang untuk menciptakan ketidakstabilan.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Administrasi Negara (SAC) atau sebutan untuk junta Myanmar, mengatakan, mereka adalah teman bagi media dan komunitas internasional. Tetapi media salah mengartikan upaya junta untuk memastikan perdamaian dan melindungi warganya.
"Apa yang kami temukan meresahkan adalah bias yang jelas dan terus-menerus dari media asing tertentu terhadap kelompok teroris. Tetapi media ini melakukannya tanpa sepenuhnya memastikan fakta," kata Kementerian Informasi Myanmar di bawah kepemimpinan junta.
"Para teroris tampaknya telah mempengaruhi media asing yang melaporkan tanpa memeriksa (fakta), dan mengulangi informasi yang salah sebagai kebenaran," ujar Kementerian Informasi menambahkan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer tahun lalu. Sedikitnya 1.500 warga sipil dibunuh oleh pasukan keamanan.
Militer telah memerangi milisi yang bersekutu dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). Tahun lalu, kelompok tersebut menyerukan pemberontakan nasional untuk melawan junta. Militer Myanmar menyebut NUG sebagai kelompok teroris.
SAC pada Senin (28/2/2022) mengatakan, 4.338 teroris telah ditangkap. Sementara hampir 49.000 orang yang dituntut karena bergabung dengan protes anti-kudeta telah dibebaskan. SAC tidak menyebutkan korban militer, namun mereka mengatakan, 95 pegawai negeri dan 20 biksu telah tewas. Sementara 525 jalan dan jembatan, 27 rumah sakit, 504 sekolah dan fasilitas pendidikan telah dihancurkan.
Pernyataan SAC tidak menyebutkan proses perdamaian yang telah dilakukan dengan negara-negara Asia Tenggara. SAC mengatakan, mereka akan mengadakan pemilihan pada Agustus tahun depan.
"Kami mendesak media untuk mengakui (situasi) kembali normal di semua kota besar," kata pernyataan SAC.
Seorang anggota senior dari partai berkuasa yang digulingkan oleh militer dan seorang wakil dari NUG, Nay Phone Latt, membela integritas pers. Dia mengatakan, perlawanan bersenjata dapat dibenarkan.
"Orang-orang berada dalam perang defensif dengan anggota SAC yang menangkap, menyiksa dan membunuh warga sipil dan membakar rumah-rumah penduduk," kata Nay Phone Latt.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
