REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja Prak Sokhonn sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar telah menetapkan jadwal untuk kunjungan ke Myanmar. Kantornya mengatakan pada Kamis (3/4/2022) bahwa kunjungan Menlu Prak Sokhonn dijadwalkan pada 20-23 Maret.
Kendati begitu, juru bicaranya belum memberikan rincian pertemuan tersebut. Perhimpunan Bangsa-Bansga Asia Tenggara berupaya untuk berkontribusi untuk mengakhiri krisis politik seusai kudeta militer tahun lalu.
ASEAN menetapkan konsensus lima poin tentang Myanmar meski hingga kini implementasinya tidak secara jelas terealisasikan. Lima poin konsensus itu menekankan dialog, bantuan kemanusiaan, dan diakhirinya kekerasan serta diizinkannya utusan khusus ASEAN bertemu dengan pihak-pihak terkait di Myanmar.
Namun dewan militer yang berkuasa di Myanmar telah menunda pelaksanaan rencana tersebut, bahkan ketika negara tersebut telah tergelincir ke dalam situasi perang saudara. Satu hal yang mencuat adalah penolakan militer untuk mengizinkan utusan ASEAN bertemu dengan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak pengambilalihan tahun lalu.
Kurangnya kerja sama Myanmar membuat ASEAN tahun lalu melarang pemimpinnya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menghadiri pertemuan puncak ASEAN. Langkah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi badan tersebut.
Menurut pejabat Kamboja, militer Myanmar baru-baru ini memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk bertemu dengan anggota lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Namun, hampir semua pemimpin utamanya dipenjara, seperti Aung San Suu Kyi, atau bersembunyi untuk menghindari penangkapan.
Prak Sokhonn menjadi utusan khusus ASEAN setelah Kamboja menjadi ketua tahun ini untuk pengelompokan regional. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah menyatakan minatnya untuk terlibat lebih dekat dengan para jenderal Myanmar.
Pada Januari ia menjadi kepala pemerintahan pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Myanmar sejak tentara merebut kekuasaan. Dalam beberapa pekan terakhir, dia telah menyuarakan pesimisme bahwa krisis di sana dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika