REPUBLIKA.CO.ID, LYIV -- Pejabat senior Ukraina menuduh Rusia memanipulasi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para pemimpin Barat lainnya dengan membentuk koridor kemanusiaan baru. Rusia pada Senin (7/3/2022), mengumumkan pembentukan koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga, tetapi warga yang dievakuasi harus melalui Rusia atau Belarusia.
Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mengatakan, Ukraina meminta Rusia untuk menyetujui gencatan senjata mulai Senin pagi untuk memungkinkan warga Ukraina mengungsi ke Kota Lviv di Ukraina Barat. Ukraina menerima proposal Rusia pada Senin pagi setelah Macron mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Saya berharap Presiden Prancis Emmanuel Macron memahami bahwa namanya dan keinginan tulusnya untuk membantu pada kenyataannya sedang digunakan dan dimanipulasi oleh Federasi Rusia," kata Vereshchuk.
Ukraina menuduh pasukan Rusia menembaki daerah-daerah yang ditunjuk sebagai koridor kemanusiaan untuk mencegah orang-orang melarikan diri dari kota-kota yang diserang. Kementerian pertahanan Rusia mengatakan, "koridor" baru akan dibuka dari ibu kota Ukraina Kiev dan kota timur Kharkiv dan Sumy, serta kota pelabuhan Mariupol. Moskow menyalahkan Ukraina atas kegagalan koridor kemanusiaan sejauh ini dan menyangkal menargetkan warga sipil.
Kedua belah pihak tengah mempersiapkan pembicaraan putaran ketiga di lokasi yang dirahasiakan pada Senin. Ukraina telah mengecilkan prospek setiap terobosan.
Sekitar 200 ribu orang masih terperangkap di Mariupol, sebagian besar tidur di bawah tanah untuk menghindari lebih dari enam hari penembakan oleh pasukan Rusia. Pertempuran telah memutus makanan, air, listrik dan pemanas.
Invasi Rusia telah dikecam di seluruh dunia. Lebih dari 1,5 juta orang Ukraina melarikan diri ke luar negeri. Invasi yang menurut Vladimir Putin operasi khusus itu memicu sanksi besar-besaran yang telah mengisolasi Rusia dengan cara yang belum pernah dialami negara itu.
Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus" yang tidak dirancang untuk menduduki wilayah. Namun, langkah itu untuk menghancurkan kemampuan militer tetangganya dan menangkap mereka yang dianggap sebagai nasionalis berbahaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika