India tidak memiliki sejarah melarang atau membatasi pemakaian hijab di ruang publik. Konstitusi India mengabadikan kebebasan beragama. Terlihat banyak perempuan memakai hijab di jalan-jalan.
Tapi para kritikus mengatakan Modi mendorong India dari sekularisme dan semakin menegaskan perbedaan agama. Perdana menteri dan kabinetnya kerap melakukan ritual dan doa Hindu di televisi, mengaburkan agama dengan negara.
Sejak mulai berkuasa tahun 2014 lalu pemerintah Modi telah mengesahkan undang-undang yang menurut oposisinya anti-Muslim. Partainya selalu membantah kebijakan mereka diskriminatif.
Sementara kekerasan terhadap Muslim yang tadinya di pinggiran sudah mulai muncul ke arus utama. Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International memperingatkan kemungkinan naiknya eskalasi serangan ke Muslim.
Masyarakat muslim India secara tidak proporsional mewakili kelompok paling miskin dan paling banyak di penjara. Sebagian sentimen anti-Muslim mengincar Muslimah.
Baru-baru ini banyak negara yang berang oleh sebuah situs yang menawarkan "lelang" palsu lebih dari 100 perempuan Muslim India yang berprofesi sebagai jurnalis, aktivis, seniman dan bintang film.
Siswi-siswa Muslim India yakin dalang dari unjuk rasa tandingan di Karnataka adalah Hindu Jagran Vedike, kelompok nasionalis yang memiliki asosiasi dengan organisasi sayap kanan Hindu, Rashtriya Swayamsevak Sangh. Kelompok itu memiliki kesamaan ideologi dengan partai politik Modi.
Anggota senior Hindu Jagran Vedike, Mahesh Bailur membantah kelompoknya mendalangi unjuk rasa tandingan. Ia mengatakan hanya memberi "dukungan moral" pada selendang kuning kunyit dan pada tujuan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
