REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden China Xi Jinping pada Jumat (18/3/2022) mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa masalah Taiwan perlu ditangani dengan benar. Hal ini untuk menghindari dampak negatif pada hubungan China-AS.
China mengatakan, Taiwan adalah masalah paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Washington tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei. Tetapi merupakan pendukung internasional terpenting dan pemasok senjata utama ke Taiwan.
"Beberapa individu di Amerika Serikat mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan, dan itu sangat berbahaya. Jika masalah Taiwan tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak subversif pada hubungan kedua negara," ujar Xi kepada Biden melalui panggilan video.
Sementara itu, Gedung Putih mengatakan, dalam panggilan telepon dengan Xi, Biden menegaskan kembali bahwa kebijakan AS di Taiwan tidak berubah. Biden menekankan, Washington terus menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengucapkan terima kasih kepada Biden atas penekanannya pada menjaga status quo perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta dukungan tegas untuk keamanan Taipei.
Selama dua tahun terakhir, China telah meningkatkan aktivitas militernya di dekat Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatannya. "(Kami) berharap pihak AS akan memberikan perhatian yang memadai" terhadap masalah ini," kata Xi kepada Biden.
Dalam panggilan telepon itu, Biden meminta China untuk mengambil tindakan nyata dan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Taiwan telah bergabung dalam sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia dan mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Ukraina.
Xi juga mengatakan kepada Biden bahwa, perang di Ukraina harus diakhiri dengan segera. Xi mengatakan, semua pihak harus bersama-sama mendukung dialog Rusia-Ukraina. Menurut Xi, Amerika Serikat dan NATO juga harus melakukan pembicaraan dengan Rusia untuk memecahkan "inti masalah" dari krisis Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika