REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Ukraina selalu mengubah posisinya dalam negosiasi invasi Rusia ke Ukraina. Ia yakin sikap ini didorong oleh Amerika Serikat (AS). Presiden Vladimir Putin menyebut invasi itu sebagai operasi militer khusus.

"Di tengah operasi militer khusus Rusia, pemimpin Ukraina mengajukan negosiasi, kami setuju dan Presiden (Putin) segera memberi perintah, negosiasi dimulai tapi berjalan sulit," kata Lavrov dalam video yang ditayangkan Euronews di Twitter, Rabu (23/3/2022).

"Sebab pihak Ukraina walaupun selama perundingan terlihat memahami apa yang harus disepakati, terus-menerus mengubah posisinya, menolak proposal mereka sendiri, sulit untuk tidak mendapatkan kesan mereka sedang ditahan oleh rekan Amerika mereka," kata Lavrov.

"Mereka (AS), bila ada yang membaca pakar politik dari Rusia dan Barat akan tahu, mereka tidak ingin proses (negosiasi) ini selesai dengan cepat," tambahnya.

Sementara itu Presiden AS Joe Biden berangkat ke Brussels untuk membahas perang Ukraina dengan pemimpin-pemimpin Eropa. Salah satu sumber mengatakan ia membawa rencana untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi ke Rusia termasuk pada anggota parlemen Rusia.

Biden akan bertemu dengan 30 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Uni Eropa dan negara-negara kaya yang tergabung dalam G7. Ia akan berkunjung ke Warsawa untuk berbincang dengan Presiden Polandia Andrzej Duda.

Pemimpin-pemimpin Barat semakin khawatir Putin akan menggunakan senjata kimia atau meningkatkan eskalasi di pekan keempat invasinya ke Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia masih gagal merebut kota-kota besar Ukraina.

Dua orang sumber mengatakan Biden dan timnya sudah mengembangkan rencana untuk memberlakukan sanksi pada anggota parlemen Rusia, Duma. Sebagai bentuk balasan atas invasi Rusia. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan diumumkan Kamis (24/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika