REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Aktivis-aktivis hak perempuan di Afghanistan menyatakan akan menggelar demonstrasi nasional jika pemerintahan Taliban tetap menutup sekolah menengah atas di negara tersebut untuk para remaja perempuan. Mereka memberi Taliban waktu selama sepekan untuk mengubah keputusannya.
“Kami menyerukan para pemimpin Imarah Islam untuk membuka sekolah perempuan dalam waktu satu pekan,” kata Halima Nasari, seorang aktivis hak perempuan di Afghanistan ketika membacakan surat pernyataan bersama yang dirilis empat kelompok hak-hak perempuan di Afghanistan dalam sebuah konferensi pers di Kabul, Ahad (27/3), dikutip laman Al Arabiya.
Dia pun mengancam Taliban jika tak mengabulkan tuntutan tersebut. “Jika sekolah perempuan tetap ditutup, bahkan setelah sepekan, kami akan membukanya sendiri dan menggelar demonstrasi di seluruh negeri sampai tuntuan kami dipenuhi,” ujarnya.
Dalam pernyataan bersama yang dibacakan Nasari, empat kelompok hak perempuan Afghanistan meminta Taliban membangun lebih banyak sekolah untuk anak perempuan di daerah pedesaan terpencil. Pada Sabtu (26/3/2022) lalu, puluhan siswi dan perempuan Afghanistan menggelar demonstrasi untuk menentang keputusan pemerintahan Taliban menutup sekolah untuk kaum mereka.
Pada Rabu (23/3/2022) lalu, ribuan siswi di tingkat menengah atas, berduyun-duyun kembali ke sekolah. Mereka bersukacita karena Taliban akhirnya membuka lagi ruang-ruang kelas untuk mereka sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
Namun Taliban tiba-tiba menarik kembali keputusannya tersebut. Taliban mengatakan, penutupan sekolah bagi perempuan bakal dilanjutkan hingga mereka menyusun rencana sesuai dengan hukum Islam. Jika hal itu sudah dilakukan, sekolah akan dibuka kembali untuk anak perempuan Afghanistan.
Keputusan Taliban seketika disesalkan banyak pihak. Tak sedikit dari para siswi yang menangis karena terpaksa harus menunda lagi keinginannya bersekolah. Lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok hak asasi manusia, dan sejumlah diplomat telah mengecam langkah Taliban tersebut.
Saat ini Taliban sedang mencari pengakuan internasional untuk pemerintahannya di Afghanistan. Komunitas internasional, terutama Barat, telah mengajukan beberapa syarat jika pemerintahan Taliban ingin diakui. Salah satu syaratnya adalah memenuhi hak dasar perempuan Afghanistan, termasuk di bidang politik, pekerjaan, dan pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika