REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST -- Pemerintah Hungaria kembali menyuarakan penentangannya terkait rencana Uni Eropa memperluas sanksi terhadap Rusia yang mencakup bidang energi. Budapest menilai, langkah semacam itu hanya akan lebih merugikan negara anggota perhimpunan Benua Biru daripada Moskow.
Menteri Kabinet Hungaria Gergely Gulyas mengatakan, penting bagi Uni Eropa untuk tidak memberlakukan sanksi yang menutup pintu impor minyak mentah atau gas alam Rusia. “Embargo berarti bahwa kita harus membeli produk-produk ini dari tempat lain secara signifikan lebih banyak, yang berarti bahwa kita tidak dapat menjamin pemeliharaan subsidi harga utilitas atau pemanasan atau fungsi ekonomi. Ini adalah alasan yang cukup bagi semua orang Eropa untuk sadar,” ucapnya, Ahad (1/5), dilaporkan laman BNN Bloomberg.
Meski menentang, Gulyas tak mengungkapkan apakah negaranya akan memveto langkah yang bertujuan memblokade impor minyak dan gas dari Rusia. Hungaria adalah salah satu negara yang setuju dengan kebijakan baru Rusia tentang pembelian gas dari negara tersebut menggunakan mata uang rubel.
Sebelumnya Polandia meminta Uni Eropa menghukum negara Benua Biru yang membeli gas Rusia menggunakan mata uang rubel. Hal itu disampaikan setelah Moskow memutuskan memangkas pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria karena mereka menolak penggunaan rubel.
"Hari ini apa yang hilang adalah sanksi penuh terhadap gas, yang akan menyelesaikan masalah dengan Gazprom (perusahaan gas Rusia), masalah dengan mengikuti sanksi 100 persen. Kami mengharapkan sanksi ini," kata Menteri Iklim dan Lingkungan Polandia Anna Moskwa saat diwawancara Polsat News, Rabu (27/4/2022) malam.
Polandia adalah salah satu negara Eropa yang mendukung penuh penghentian total pembelian gas Rusia. Namun suara di Benua Biru masih terpecah soal opsi tersebut. Hal itu karena banyak negara di sana yang masih bergantung pada suplai energi dari Rusia.
Bahkan terdapat beberapa negara Eropa yang menolak sanksi energi lebih keras terhadap Moskow. Mereka antara lain Austria, Jerman, dan Hongaria. “Kami berharap ada konsekuensi bagi negara-negara ini (yang membayar gas Rusia menggunakan rubel) dan sebagai akibatnya mereka akan berhenti membayar dalam rubel,” ujar Anna Moskwa.
Pada 1 April lalu, Gazprom secara resmi mengumumkan, terhitung sejak hari itu, setiap pembelian dan pengiriman gas dari mereka harus dibayar menggunakan mata uang rubel. Para importir harus membuka rekening terlebih dulu di Gazprombank. Dengan demikian, pembayaran dalam dolar atau euro akan langsung dikonversi dalam rubel.
Skema itu juga menawarkan ruang gerak yang dapat membuat beberapa negara terus membeli gas Rusia. Saat penggunaan rubel pertama kali diumumkan, Eropa memprotes hal tersebut. Mereka menuding Moskow telah melanggar perjanjian kontrak awal. Negara anggota G7 pun memprotes Rusia atas keputusannya itu. Kendati demikian, Kremlin tak mengubah apa yang sudah diputuskannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika